SAROLANGUN (halosumatera.com) – Pembangunan Jalan Beton sepanjang 840 meter bersumber dari Dana Desa di Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun disorot Kejaksaan Negeri Sarolangun.

Sejumlah perangkat desa dipanggil penyidik kejaksaan, untuk dimintai adanya dugaan markup pembangunan jalan ini.

Informasi yang dirangkum, Jalan Rigit Beton ini dibangun Tahun 2019, menelan anggaran sebesar Rp 627.601.900 dengan lebar 3 meter dan panjang 840 Meter. Baru dibangun, jalan ini dikeluhkan warga Desa Lidung karena kualitas jalan yang tidak baik.

Herman selaku Kuasa pengguna Anggaran mengakui bahwa dirinya serta Bendahara  Desa dipanggil Kejaksaan Negeri Sarolangun untuk dimintai keterangan terkaitan dengan dugaan adanya Mark Up Anggaran tersebut.

"Semua sudah diperiksa bahkan Kejari turun ke lokasi memeriksa fisik jalan rigit beton tersebut, tidak hanya itu terkait adanya kuitansi penerimaan seluruh biaya tahap ketiga yang dicairkan pejabat kades telah diterima kejaksaan, " kata Herman sebagaimana dikutip dari Halojambi.id (media partner)

"Semua sudah ditangan Kejari, mau apo lagi, inikan tindak lanjut dari berita sebelumnya, tidak ada lagi yang harus dijelaskan semua sudah diperiksa," Kata Herman dengan nada keras.

Sebelumnya, Hairin pejabat Kepala Desa Lidung menggantikan Herman sejak akhir tahun 2019 turut diperiksa Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dimintai keterangan dimasa dirinya menjabat.

"Saya dipanggil Kejari dan dimintai keterangan terkait jalan rigit beton tersebut "Jelas Hairin. Selanjutnya, tidak hanya kedua orang kuasa penggunaan anggaran desa lidung saja diperiksa Kejari, melainkan Kejari Sarolangun telah mengumpulkan data dan keterangan sedikitnya 10 orang yang terlibat langsung turut diperiksa, bahkan kasi di pegawai BPKAD Sarolangun turut dimintai keterangan.

Kasi Pidsus Kejari Sarolangun, Haris saat ditemui di depan kantor Kejari Sarolangun mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian, bila ada yang mengarah pada penyimpangan bisa saja kita minta mengembalikan kerugian uang negara tersebut.

"Kita bisa saja minta mengembalikan kerugian negara namun sejauh ini kita harap bersabar dahulu sebelum tuntas pemeriksaan ini, "Ungkapnya.

Dikatakannya, sedikitnya ada 10 saksi yang telah Diperiksa dan saat ini masih dilakukan pengkajian apakah ada indikasi mengarah pada penyimpangan.(dian/HJ/HS)