TANJABBAR (HALOSUMATERA.COM) – Rapat antara Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Rabu (29/09) di Ruang Pola atas kantor bupati, belum menemukan kesepakatan. Rapat akan dilanjutkan kembali pekan kedepan, atau selambatnya 11 Oktober 2021.

Sebagaimana diketahui, pada Selasa pagi (27/9) Wakil Bupati Tanjungjabung Barat, Hairan SH turun ke lokasi pembangunan Jembatan Sungai Nibung di Jalur Dua Parit Gompong dan menghentikan pembangunan oprit jembatan. Alasan penghentian pekerjaan, lantaran adanya pengaduan masyarakat, dimana oprit jembatan menutup akses masyarakat sekitar dan menutupi halaman rumah warga.

Akhirnya, pertemuan antara pemkab dan BPJN Jambi yang dipimpin langsung Wakil Bupati Tanjabbar Hairan SH, pada Rabu (29/9) belum final. Kedua belah pihak belum menemukan titik temu.

Wakil Bupati Hairan, SH menyampaikan bahwa rapat kemarin merupakan tindak lanjut dari kunjungan ke lapangan terkait laporan masyarakat. Wabup berharap pembangunan yang ditujukan bagi masyarakat ini tidak menimbulkan dampak yang justru merugikan masyarakat.

"Hari ini kita tidak mencari kesalahan tetapi mencari solusi , seperti apa pembangunan yang dibangun oleh pemerintah tidak terhambat dan tidak berdampak kepada masyarakat baik itu secara ekonomi maupun fisik," ujarnya.

"Setelah rapat ini kita akan turun kembali ke lapangan mengecek apa yang menjadi kendala di lapangan, kita berharap ada titik temu antara masyarakat dan penyelenggara jembatan agar tidak ada yang dirugikan, karena dampak dari ketinggian oprit yang 3 meter itu berada tepat di depan teras rumah masyarakat, sehingga akses keluar masuk masyarakat jika oprit itu jadi maka tidak bisa diakses oleh masyarakat sama sekali," tambahnya.

Dituturkan Wabup, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. " Hari ini situasinya kurang ada komunikasi, dan pihak balai meminta waktu satu minggu atau paling lama tanggal 11 Oktober akan datang kembali dan akan mengusulkan beberapa opsi kepada masyarakat. Kita juga berharap kepada masyarakat untuk sama-sama dapat menahan diri bahwa pemerintah itu tujuannya baik untuk melakukan pembangunan dan hari ini dengan dibangunnya jembatan ini maka akan banyak yang merasakan manfaatnya. Tetapi juga ada sebagian masyarakat yang merasakan dampak  dari pembangunan maka ini yang akan dicari jalan keluarnya," ujarnya.

"Ada opsi awal untuk diturunkan oprit nya dari 3 meter itu, akan tetapi walaupun turun sekian tetap saja berdampak bagi akses ke masyarakat," tandasnya.

Sesuai laporan Asisten Ekbang Setda Tanjabbar Ir H Erwin, bahwa rapat ini adalah tindak lanjut dari laporan warga pada tanggal 27 Maret 2021. H. Erwin menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan jembatan yang berada di Kelurahan Sungai Nibung ini berdampak dan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Hal itu dikarenakan ketinggian jembatan yang dibangun berdampak pada rumah masyarakat yang tinggal di sana dan berdampak juga pada lorong-lorong di sekitar pembangunan jembatan. Diharapkannya, rapat tersebut dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut.

Terpisah, Kepala BPJN Jambi Bosar H Pasaribu mengatakan, sesuai prosedur pembangunan jembatan sudah disampaikan kepada masyarakat. Kata Bosar, mungkin saja penjelasan desainer pada saat itu belum diterima dengan baik. “ Sehingga terjadi miss komunikasi antara desainer dengan masyarakat, dan antara desainer dengan BPJN,” kata Bosar.

"Seperti yang bapak Wakil Bupati sampaikan jika masalah ini kita tarik ke belakang maka tidak akan selesai-selesai urusanya, dan kita cari kedepan bagaimana jalan keluarnya," kata Bosar kepada awak media.

Usai rapat, Wakil Bupati dan peserta rapat turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi pembangunan Jembatan Sungai Nibung.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah H Sanusi, Asisten Perekonomian & Pembangunan, OPD dan kabag terkait, Camat Tungkal Ilir, Lurah Sungai Nibung, perwakilan masyarakat yang terdampak.(*/HS)