KUALATUNGKAL - Beberapa kebijakan seperti pengawasan mineral dan bebatuan serta minyak dan gas akan diambil alih oleh Pemprov Jambi. Hal ini diatur sebagaimana dalam UU Nomor 23 tahun 2014.
“Semuanya diambil alih oleh provinsi,” ujar Yon Heri, Kadis ESDM Tanjabbar.
Sementara ini, beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan, tetap berjalan. Hanya saja, ada sebagian program yang dianggap tidak skala prioritas segera ditunda. Penundaan program, kata Yon Heri tidak ada kaitan dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, akan tetapi berkaitan dengan pemangkasan anggaran sebesar 40 persen melalui intruksi bupati.
“Kalau penundaan kegiatan bukan karena pengaruh UU itu, tapi karena ada intruksi bupati soal pemangkasan 40 persen,” jelasnya.(*)
Editor : Andri Damanik
Oleh: Dr. Mochammad Farisi, LL.M Dosen FH UNJA & Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) Pemandangan penegakan hukum kita belakangan ini m
JAMBI - Tiga advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siginjai, yakni Firmansyah, Yuskandar, dan Nofriyanto, secara resmi telah mengajukan surat keberata
JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar S.I.K., M.H., membuka langsung Rakernis Fungsi Intelkam Polda Jambi dan jajaran, di Aula Balai Bhayangkara Sigi
TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar nai
TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., didampingi Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Maulia Kuswicaksono, S.I.K., M.H., me