KUALATUNGKAL – Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjabbar baru mengeluarkan rekomendasi bahan baku kepada PT Portius Wajo Perkebunan (PWP) dengan luas perkebunan sawit sekitar 9.000 hektare. Sedangkan PT Persada Alam Jaya (PAJ) belum mengantongi rekomendasi bahan baku dari Disbun Tanjabbar.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjabbar, Ir Melam Bangun mengatakan, dua PMKS yang berada di Desa Suban, Kecamatan Batang Asam tersebut termasuk tipe 45, dengan luas kebun sebagai bahan baku masing-masing 9.000 hektare.
Dari dua PMKS tersebut, hanya PT PWP yang sudah mengantongi izin rekomendasi bahan baku. Sedangkan PT PAJ, belum memenuhi persyaratan, sebab peta kebun yang diajukan masuk dalam kawasan hutan.
“Karena kita berkoordinasi dengan provinsi, peta yang diajukan kita over lay. Kalau masuk dalam kawasan hutan, kita coret. Tapi kalau PT PWP sudah memenuhi syarat, rekomendasi pengambilan bahan baku sudah kita keluarkan,” ujar Melam Bangun.
Syarat agar izin rekomendasi bahan baku diantaranya ada peta lahan, persetujuan dari kelompok tani yang bermitra dengan PMKS, dan yang paling penting tidak masuk dalam kawasan hutan.
Ditambahkan Melam Bangun, luas perkebunan sawit di wilayah ulu, baik itu perorangan maupun yang dikelola perusahaan mencapai 110.000 hektare. Bagi PT PAJ, masih ada peluang untuk mendapatkan izin rekomendasinya, selagi memenuhi aturan yang berlaku.
Diberitakan sebelumnya, dua Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beroperasi beberapa bulan terakhir di Desa Suban, Kecamatan Batang Asam ternyata tidak mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan sejumlah izin operasional lainnya.
Perusahaan itu adalah PT Persada Alam Jaya (PAJ) dan PT Portius Wajo Perkebunan (PWP). Uniknya, kedua PMKS ini berada di satu desa.
Sementara itu, sumber air yang dipakai kedua perusahaan berasal dari Sungai Tantang. Sungai ini satu-satunya sumber irigasi persawahan di Desa Sri Agung, Kecamatan Betara yang merupakan lumbung padi di Tanjab Barat.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Perjalanan karier RB (46) sebagai aparatur sipil negara (ASN) di institusi pemasyarakatan kembali menjadi sorotan. Setelah beberapa kali dikaitkan
Oleh: Dr. Mochammad Farisi, LL.M Dosen FH UNJA & Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) Pemandangan penegakan hukum kita belakangan ini m
JAMBI - Tiga advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siginjai, yakni Firmansyah, Yuskandar, dan Nofriyanto, secara resmi telah mengajukan surat keberata
JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar S.I.K., M.H., membuka langsung Rakernis Fungsi Intelkam Polda Jambi dan jajaran, di Aula Balai Bhayangkara Sigi
TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar nai