KUALATUNGKAL - Bupati TanjungJabung Barat Dr Ir H Safrial MS berencana mengaudit anajemen PT Tanjungjabung Power yang bergerak dalam bidang produksi listrik.

Wacana ini disampaikan Bupati, lantaran selama beroperasi, PT TJP tidak pernah memberikan deviden (pembagian keuntungan usaha) kepada Pemkab Tanjab Barat sebagai salah satu pemilik saham.

"Kita akan minta bantuan BPKP untuk melakukan audit," ungkap Safrial saat diwawancari awak media.

‎Bupati mengaku merasa heran kepada pihak manajemen PT TJP yang selama ini selalu mengaku rugi.

"Ngakunya rugi terus, tapi kok masih bisa jalan (operasi,red)," terangnya.

‎Dibeberkan Safrial, pemkab telah memanggil pihak manajemen TJP dan pihak TJP telah memaparkan tidak ada keuntungan atau merugi.

" Makanya saya memanggil BPKP untuk tujuan tertentu. Jadi, kalau mereka mau memaparkan, ya silahkan saja," jelas Bupati.

"Biar saja mereka memaparkan kerugian. Namun, yang pasti kita minta BPKP untuk tujuan tertentu. Masak iya, perusahaan rugi tapi masih bisa jalan," timpal Safrial.

Seperti diketahui, upaya melakukan audit terhadap PT TJP sudah pernah menjadi wacana sekda terdahulu, Muklis.

Dimana pada saat itu, Sekda menyebutkan jika dirinya akan meminta Direktur Utama BUMD Jabung Barat Sakti (JBS) untuk melakukan audit terhadap tata keuangan di PT Tanjung Jabung Power.‎

Pada waktu itu, Muklis menyebutkan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) sedang mendorong perusahaan agar ke depannya bisa memberikan keuntungan.

Menurut dia, hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal yang menyebabkan terjadinya perubahan saham pada perusahaan tersebut.

Perlu dihitung besar modal pertama, ditambah lagi ada pembelian mesin pembangkit baru. Saat itu, ada saran penambahan saham.

"Saran itu tidak kita turuti, lantaran tidak bisa sembarangan menambah saham. Mau menarik modal kita dari sana saja kita tidak berani," kata Sekda.

Muklis menyebutkan telah memerintahkan Asisten II dan juga sudah meminta Dirut BUMD untuk mengevaluasi kembali kerja sama dengan TJP itu.

"Masalahnya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) ini adalah bisnis. Jadi harus dikejar," katanya.

Saat ditanya soal adanya pengurangan modal yang telah ditanamkan, Muklis mengatakan, mengecilnya nilai saham dikarenakan bertambahnya modal menjadi Rp 200 miliar.

"Saham kita cuma Rp 10 miliar. Kalau dulu Rp10 miliar itu 20 persen, sekarang dengan Rp 200 miliar saham menjadi lima persen. Ditambah lagi dengan adanya penambahan mesin, secara tidak langsung memperpanjang waktu pelunasan," katanya.

Saat ditanya apa tindakan Pemkab bila tahun depan deviden tidak juga didapat, ia mengatakan, hal ini perlu melihat ke depan lagi dan untuk itu perlu orang-orang teknis untuk melakukan penghitungan, setelah itu baru bisa mengambil sikap.

Pemkab Tanjabar memiliki 20 persen saham dari Rp 25 miliar yang ditanamkan di PT TJB, namun sampai dengan detik ini belum pernah menikmati hasil dari perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan jasa penerangan itu, karena kondisinya selalu merugi.(*)‎

Penulis : Edison

Editor : Andri Damanik