Sumber PAD Belum Dikelola dengan Optimal, Ini Tanggapan Bupati


Minggu, 24 Februari 2019 - 08:42:32 WIB - Dibaca: 1219 kali

Bupati Tanjabbar Pimpin Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabbar tahun Anggaran 2020, di Pola Atas Kantor Bupati, Kamis (21/2) lalu.(hms/IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALA TUNGKAL – Para camat dan kepala desa menjadi garda terdepan dan berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial MS saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabbar tahun Anggaran 2020, di Pola Atas Kantor Bupati, Kamis (21/2).

Bupati mengatakan, besaran kemampuan keuangan daerah kabupaten Tanjab Barat lebih besar bila dibandingkan keuangan daerah secara Nasional.

"Capaian rasio kemampuan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencapai 10,43 persen lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata rasio keuangan daerah secara nasional sebesar 7,34 persen," beber bupati.

Namun, bupati mengakui masih ada beberapa sumber penerimaan PAD yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Bupati menambahkan, landasan pemungutan pajak dan retribusi daerah berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi tantangan tersendiri dengan sifatnya yang Closed List atau daftar tertutup yang mambatasi keleluasaan daerah dalam menambah jenis pajak dan retribusi daerah. 

"Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari jenis pajak dan retribusi daerah yang ada sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bapenda Tanjab Barat Yon Heri menyampaikan rapat kerja ini dimaksudkan untuk OPD terlibat langsung dengan pengelolaan pendapatan asli daerah. 

"Dalam rangka menentukan arah kebijakan dan penyusunan target pendapatan daerah, utamanya dengan dinas terkait," terangnya menyampaikan tujuan rapat.

Kepala Bapenda juga mengakui masih banyak sumber PAD yang belum terkelola secara optimal. 

Dicontohkannya seperti penyediaan lahan parkir bagi mini market yang belum memiliki lahan parkir dan fasilitas pemerintah seperti pariwisata yang dapat dijadikan sumber retribusi.

Dalam rapat ini dihadiri Wakil Bupati, Asisten, Staf Ahli, 15 Kepala OPD yang terlibat langsung pengelolaan PAD dan unsur OPD pendukung pemungutan PAD, camat, serta stakeholder dari perbankan.(*/hms)

Editor: It Redaksi




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hasil Pengecekan Tim Gabungan, SPPG Polda Jambi Memenuhi Standar Operasional

JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen

Berita Daerah

Penyaluran Pupuk Subsidi dengan Slogan TEPAT dan PUPUKKU

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn

Berita Daerah

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah


Advertisement