Sumber PAD Belum Dikelola dengan Optimal, Ini Tanggapan Bupati


Minggu, 24 Februari 2019 - 08:42:32 WIB - Dibaca: 1052 kali

Bupati Tanjabbar Pimpin Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabbar tahun Anggaran 2020, di Pola Atas Kantor Bupati, Kamis (21/2) lalu.(hms/IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALA TUNGKAL – Para camat dan kepala desa menjadi garda terdepan dan berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial MS saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabbar tahun Anggaran 2020, di Pola Atas Kantor Bupati, Kamis (21/2).

Bupati mengatakan, besaran kemampuan keuangan daerah kabupaten Tanjab Barat lebih besar bila dibandingkan keuangan daerah secara Nasional.

"Capaian rasio kemampuan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencapai 10,43 persen lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata rasio keuangan daerah secara nasional sebesar 7,34 persen," beber bupati.

Namun, bupati mengakui masih ada beberapa sumber penerimaan PAD yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Bupati menambahkan, landasan pemungutan pajak dan retribusi daerah berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi tantangan tersendiri dengan sifatnya yang Closed List atau daftar tertutup yang mambatasi keleluasaan daerah dalam menambah jenis pajak dan retribusi daerah. 

"Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari jenis pajak dan retribusi daerah yang ada sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Bapenda Tanjab Barat Yon Heri menyampaikan rapat kerja ini dimaksudkan untuk OPD terlibat langsung dengan pengelolaan pendapatan asli daerah. 

"Dalam rangka menentukan arah kebijakan dan penyusunan target pendapatan daerah, utamanya dengan dinas terkait," terangnya menyampaikan tujuan rapat.

Kepala Bapenda juga mengakui masih banyak sumber PAD yang belum terkelola secara optimal. 

Dicontohkannya seperti penyediaan lahan parkir bagi mini market yang belum memiliki lahan parkir dan fasilitas pemerintah seperti pariwisata yang dapat dijadikan sumber retribusi.

Dalam rapat ini dihadiri Wakil Bupati, Asisten, Staf Ahli, 15 Kepala OPD yang terlibat langsung pengelolaan PAD dan unsur OPD pendukung pemungutan PAD, camat, serta stakeholder dari perbankan.(*/hms)

Editor: It Redaksi




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Gubernur Al Haris Tutup Hari Krida Pertanian ke-52 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024

JAMBI - Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi menutup kegiatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-52 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di arena ex-MTQ Kabupat

Advertorial

Gubernur Jambi Al Haris Pimpin Peringatan HUT ke-79 PGRI dan HGN 2024 di Tebo

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menghadiri dan memimpin peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus Hari Guru Nas

Advertorial

Gubernur Al Haris Tegaskan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

JAMBI - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya s

Advertorial

Sopir BNI Kualatungkal Dipecat Sepihak, Diduga Masalah Sepele

TANJABBAR - Supervisor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), diduga memecat salah seorangĀ  Karyawan k

Berita Daerah

IJTI Kecam Arogansi Oknum Kadis Koperindag Tanjabbar, Beri Waktu 24 Jam untuk Klarifikasi

TANJABBAR - Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Jambi, sangat mengencam atas tindakan arogan oleh oknum Kadis Koperindag Tanjabba

Berita Daerah


Advertisement