Tak Hanya Proyek Pusat, Beberapa Bangunan di RSD juga Tak Kantongi IMB


Senin, 16 November 2015 - 07:47:40 WIB - Dibaca: 1824 kali

Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Tata Bangunan (PPKTB) Kabupaten Tanjabbar. (dok/IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Baru-baru ini, bangunan perumahan nelayan dan gedung keterampilan nelayan yang digelontorkan melalui program Sekaya Maritim sempat disoal karena tidak memiliki IMB. Ternyata masih banyak bangunan pemerintah daerah yang juga tidak memiliki IMB.

Sepertihalnya beberapa bangunan baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Daud Arif Kabupaten Tanjungjabung Barat yang dikerjakan oleh PT Cahaya Rembulan juga tidak mengantongi Izin.  Selain bangun baru, bangunan yang telah lama berdiri dan sudah difungsikan juga diketahui bodong. 

Kepala Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan dan Tata Bangunan (PPKTB) Kabupaten Tanjabbar, Nasrul Effendi yang dikonfirmasi belum lama ini mengaku baru mengetahui banyak bangunan di RS Daerah yang menyalahi peraturan, sehingga pihaknya lansung turun ke lapangan untuk memberi teguran kepada Direktur Utama RSUD KH Daud Arif, dr Elfry Syahril.

“Saya baru tahu itu, kita akan beri teguran langsung kepada pihak yang bersangkutan, petugas lansung turun untuk mendata bangunan tersebut,” ungkap Nasrul di ruang kerjanya seraya memanggil petugasnya untuk membuat surat teguran dan mengecek lansung ke lapangan.

Dijelaskannya, berdasarkan Perda No 35 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bahwa setiap pihak yang membangun baru, memindah lokasi, ataupun merubah wajib mengurus Izin sebelum dikerjakan.

“Memang bangunan di RSUD blum ada rekomendasi IMB dari kita, seharusnya penanggung jawab bangunan pemerintah tersebut harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat umum, bukan malah mengajarkan masyarakat untuk tidak taat pada aturan,” jelasnya.

Seperti pembangunan perumahan baru nelayan dan Gedung Ketrampilan Nelayan, Nasrul membenarkan kalau IMB diurus setelah diberitakan di pelbagai media.

“Ya, sudah diributkan baru  diurus, padahal sebelumnya kita sudah beri teguran kepada Kepala DKP, kemaren baru selesai diurus atas nama Kadisnya langsung, H Husaini,” ucapnya.(*)

Penulis : Ken

Editor   : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hasil Pengecekan Tim Gabungan, SPPG Polda Jambi Memenuhi Standar Operasional

JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen

Berita Daerah

Penyaluran Pupuk Subsidi dengan Slogan TEPAT dan PUPUKKU

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn

Berita Daerah

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah


Advertisement