KUALATUNGKAL – Bupati Tanjabbar, Usman Ermulan menilai, Kementerian Perhubungan RI tidak adil dalam memberikan izin trayek angkutan air. Tanjabbar hanya mendapatkan izin dua kali seminggu, sedangkan Kepri bisa sampai lima kali dalam seminggu.
Hal ini disampaikan Bupati Tanjabbar, Usman Ermulan saat menyampaikan laporan khusus kepada Direktur LLASDP Kemenhub RI Eddy Gunawan, A.TD, M.Eng, SC, Rabu lalu.
“Mengapa untuk Kabupaten Tanjab Barat tidak bisa. Ini tidak adil. Apa bedanya daerah ni dengan daerah lain, sementara jalur yang dilalui sama. Kalau soal armada transportasi, Kapal Marina juga bagus, ” celetuk Usman.
Disamping itu, Usman menyatakan,bahwa di Kabupaten Tanjabbar banyak pengusaha angkutan yang layak mendapat perlakuan sama seperti pengusaha di Kepri.
"Ini jelas-jelas tidak adil. Tidak ada yang namanya monopoli di Negeri Merdeka ini, kalau pemerintah sudah diatur pengusaha, maka hancurlah Republik ini", kata Usman lagi.(*)
Penulis: RTG
Editor : Andri Damanik
Oleh: Dr. Mochammad Farisi, LL.M Dosen FH UNJA & Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) Pemandangan penegakan hukum kita belakangan ini m
JAMBI - Tiga advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siginjai, yakni Firmansyah, Yuskandar, dan Nofriyanto, secara resmi telah mengajukan surat keberata
JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar S.I.K., M.H., membuka langsung Rakernis Fungsi Intelkam Polda Jambi dan jajaran, di Aula Balai Bhayangkara Sigi
TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar nai
TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., didampingi Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Maulia Kuswicaksono, S.I.K., M.H., me