HALOSUMATERA.COM - Dalam upaya mencegah terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Sarolangun, sejumlah perusahaan diminta untuk dapat melengkapi Sarana dan Prasana (Sapras) pencegahan karhutla.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Sarolangun Hillalatil Badri, dalam rapat koordinasi kesiagaan menghadapi karhutla di ruang aula Bupati Sarolangun, Senin (08/03).
"Kepada seluruh perusahaan yang ada, agar dapat mentaati segala ketentuan yang ada sesuai aturan yang berlaku, saya juga berharap pihak perusahaan jangan saja memikirkan lahan-lahan perusahaan saja, tetapi lahan-lahan di sekitar perusahaan jika terjadi kebakaran harus juga ikut bantu," katanya.
Wabup Hillal juga menegaskan dalam beberapa waktu yang lalu, Pemkab juga akan melakukan pengecekan Sapras karhutla secara langsung, ke perusahaan-perusahaan yang ada dalam Kabupaten Sarolangun, khususnya yang bergerak di bidang perkebunan.
"Nanti kita juga akan lakukan inspeksi mendadak mengecek langsung ke lapangan, kemudian kita juga akan cek kesiapan peralatannya, kalau perlu nanti kita buat simulasi dari kebakaran hutan itu sendiri," katanya lagi.
Bagi Perusahaan yang tidak mematuhi terkait dengan kesiapan sapras karhutla tersebut tentunya nanti akan diberikan sanksi sesuai dengan atururan perundang-undangan yang berlaku.
"Kita tidak ada pandang bulu, kalau perusahaan itu melanggar akan kita lakukan tindakan tegas, baik secara administrasi, berupa pencabutan izin. Itu akan kita lakukan memang mereka (perusahaan) tidak mematuhi dengan apa-apa saja yang telah kita sepakati," tandasnya.
Tak lupa Wabup juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam mencegah terjadinya karhutla dalam Kabupaten Sarolangun.(*)
Pewarta: Hen
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat