16.933 warga Tanjab Barat dapat Bantuan Pangan Non Tunai


Senin, 26 Agustus 2019 - 14:28:51 WIB - Dibaca: 880 kali

Ilustrasi/net / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Sebanyak 16.933 warga Tanjab Barat tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Tanjab Barat Syaifuddin melalui Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Debbi Marthasgitha kepada wartawan.

Berdasarkan keterangan pihak Dinas Sosial Tanjab Barat, disebutkan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah berjalan sejak Juni 2019.

" Program BPNT sudah ‎berjalan sejak Bulan Juni kemarin. Dan saat ini sudah masuk bulan ke tiga," kata Debbi.

Menurut dia, program ini merupakan program dari Kemensos. Pihaknya hanya dilibatkan sebagai fasilitator.

Debi menyebutkan, penyaluran kartu BPNT melalui Bank Mandiri. ‎Sedangkan untuk agen E-warung, dipilih dan ditunjuk langsung oleh pihak bank.

"Masyarakat penerima atau pemegang kartu BPNT, tinggal datang ke warung yang telah ditunjuk untuk mengambil barangnya berupa beras dan telur. Dan tentunya, nilai belanjaanya disesuaikan dengan isi saldo kartu tadi. Yakni sebesar Rp 110 ribu," beber Debi.

Ditanya kriteria masyarakat yang layak menerima‎ program ini, Debi menyebutkan bahwa penentuan jumlah penerima BPNT berdasarkan data dari pusat. Dan jumlahnya pun berdasarkan kuota yang dikeluarkan pusat.

"Kalau nanti ada perubahan data, itu ranahnya pedoman umum. Pedoman umum ini mengacu pada musyawarah desa/ kelurahan yang diketahui oleh camat, yang kemudian disampaikan ke kita. Dari daerah, nanti dimuktahirkan di Kemensos, setelah baru ada perubahan," ungkapnya.

16.933 warga penerima BPNT ini, ‎dikatakan Debi, tersebar di 13 kecamatan. Untuk Kecamatan Tungkal Ilir, menduduki urutan teratas sebagai penerima BPNT terbesar. Yang mana, jumlah warga penerimanya mencapai tiga ribu lebih.

‎Kepada awak media, Debi mengakui banyak warga yang komplain. Warga yang komplain karena tidak masuk dalam data penerima BPNT. 

"Meski pun masuk dalam kategori, tapi kuota yang tersedia itu cuma 16.933. Tak mungkin kita paksakan. ‎Karena itu yang sudah ditentukan pusat." tegasnya (*/eds)

Editor : It Redaksi

 




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hasil Pengecekan Tim Gabungan, SPPG Polda Jambi Memenuhi Standar Operasional

JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen

Berita Daerah

Penyaluran Pupuk Subsidi dengan Slogan TEPAT dan PUPUKKU

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn

Berita Daerah

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah


Advertisement