KUALATUNGKAL - Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 diwarnai isu tarik ulur kepentingan.

Proses pembahasan KUA PPAS APBD-P 2016 yang berjalan alot juga diwarnai sikap tolak-menolak kesepakatan dari dua kubu dewan.

Bahkan, beredar isu "cuci tangan" dari beberapa pihak yang tidak ingin dikaitkan sebagai pihak penanggungjawab jika suatu saat beberapa item yang dibahas pada KUA PPAS tersangkut kasus hukum.

Pembahasan KUA PPAS juga diwarnai isu miring soal kemunculan beberapa proyek siluman yang tidak dilakukan pembahasan anggarannya di DPRD diantaranya pembangunan Jembatan Lumahan.

Meski sempat berlangsung alot dalam pembahasan, Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan Kabupaten Tanjab Barat tahun 2016 akhirnya ditandatangani pada Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat yang digelar di Aula Rapat Gedung DPRD, Kamis (20/10).

Sayangnya, Bupati dan Ketua DPRD sebagai orang nomor satu Eksekutif dan Legislatif absen dalam sidang Paripurna yang hanya dihadiri 17 Agota DPRD Tanjab Barat dan beberapa SKPD di lingkup pemkab Tanjab barat.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua KNPI Tanjab Barat, Suprayogi Saiful tidak membantah adanya beberapa kemungkinan yang muncul saat pembahasan KUA PPAS termasuk tarik ulur kepentingan.

"Bisa saja terjadi. Dan itu memang suatu kewajaran jika masyarakat memilih menilai ada tarik ulur kepentingan," tutur Suprayogi via ponselnya, Kamis (20/10).

Ia juga tidak menampik munculnya isu miring di kalangan masyarakat yang mengikuti proses pembahasan diantaranya dugaan kejanggalan mekanisme pembayaran hutang pihak ketiga senilai Rp 15 milyar yang terkesan dipaksakan masuk dalam KUA PPAS APBDP Tanjab Barat tahun 2016.

"Mungkin ini salah satu faktor yang menyebabkan isu miring di kalangan masyarakat. Mereka kan sekarang sudah pintar menilai mana yang benar, mana yang salah," sambung Suprayogi enggan berkomentar lebih banyak.

Pantauan di lapangan, proses pembahasan KUA PPAS sempat alot lantaran beberapa anggota dewan merasa proses pembayaran hutang pihak ketiga senilai Rp 15 M tidak sesuai aturan. Bahkan dalam prosesnya sempat dilakukan voting untuk mengambil keputusan dengan posisi berimbang 8 anggota dewan setuju dan delapan anggota lain menolak.

Namun, pembayaran hutang pihak ketiga akhirnya disetujui dengan adanya dua tambahan suara dari wakil pimpinan dewan yang menyatakan sikap menyetujui.

Rapat Paripurna Istimewa pengesahan KUA dan PPAS APBD-P Tanjab Barat Tahun 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahar tanpa dihadiri Ketua DPRD Tanjabbar Faizal Riza yang tengah Dinas Luar.

Begitupun pihak Pemkab Tanjabbar, diwakili oleh Wakil Bupati Tanjabbar Drs H Amir Sakib karena Bupati Dr Ir Safrial MS tengah dinas luar.

Yang menarik, lebih dari sebagian kursi dewan terlihat kosong. Disinyalir ketidakhadiran Ketua DPRD dan sebagian anggota dewan akibat perbedaan pendapat yang terjadi.

"Ini biasa. Diera demokrasi perbedaan pendapat itu lumrah terjadi," ungkap Wakil Bupati Tanjab Barat, Amir Sakib usai paripurna.

Disoal ketidakhadiran Bupati dalam paripurna istimewa ini Wabup beralasan Bupati tengah dinas luar.

"Bupati tengah dinas luar. Kemungkinan sore ini pulangnya," sebut Amir Sakib.

Hal senada juga diungkapkan Sekwan DPRD Tanjabbar, Andi Andika saat dikonfirmasi mengenai ketidakhadiran Ketua DPRD Faizal Riza Tanjabbar dengan alasan sedang Dinas Luar.

"Pak Ketua saat ini tengah dinas luar. Ada undangan ke Kabupaten Merangin. Setelah itu langsung ke BPK," jelas Adi Andika.

"Inikan paripurna istimewa jadi tidak mesti quorum. Jadi meskipun tidak quorum, paripurna ini tetap sah," timpalnya.

Sebelumnya, dikabarkan Ketua DPRD Tanjab Barat, Faisal Riza berbeda pendapat dengan Wakil Ketua Ahmad Jahfar tentang polemik penganggaran hutang pemkab Tanjung Jabung Barat sebesar Rp 15 Milyar di APBD Perubahan 2016.

Faizal Riza sebagai ketua banggar menyatakan ketegasan tidak menyetujui anggaran sebesar Rp 15 milyar yang sudah dibayarkan kembali dimasukan pada KUA PPAS APBD Perubahan dengan alasan sudah terlanjur dibayarkan.

"Kita ini tidak punya hutang lagi karena sudah dibayarkan untuk apa lagi dianggarkan," tutur Faisal Riza.

Ia juga menyebut meskipun nantinya dalam voting banggar banyak yang setuju anggaran ini dimasukan, namun dirinya menyebut tidak akan menandatangani APBD-Perubahan

"Selaku Ketua DPRD saya tidak mau menandatangani APBD-P ini, karena saya punya hak juga," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Ahmad Jafar menyebut bahwa dirinya telah melakukan konsultasi kepada pihak Kemendagri tentang persoalan tersebut dan hasil konsultasinya tidak dipermasalahkan untuk dianggarkan di APBD perubahan.

Bahkan Ia mengaku siap apabila kedepan permasalahan ini tersandung kasus hukum.

"Saya siap diproses, apabila ini kedepannya tersangkut hukum, karena kita sudah konsultasi dan sudah berpedoman ke kemendagri," ungkapnya.(*)

Penulis : Dedi Bintoro

Editor   : Andri Damanik