KUALATUNGKAL - Konversi minyak tanah ke gas yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Tanjabbar sejak 2011 lalu cukup berhasil. Dari 55.629 rumah tangga sasaran yang tercatat tahun 2011, RTS yang layak memakai gas subsidi terus melonjak.
Dari awal peluncuran program konversi ini, konsultan melalui Projek leader PT Tiara Putra Indomart ditunjuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, mulai dari cara penggunaan gas dan kompor gas dan jaminan tidak adanya pungutan kepada masyarakat.
Pada waktu itu, Pemkab Tanjabbar mendukung penuh dan menunjuk beberapa pangkalan gas resmi, agar tidak terjadi penyelewengan gas di lapangan.
Seiring waktu, gas subsidi ini malah langka di pasaran. Harga yang biasanya dijual di tingkat pengecer bisa Rp 27 ribu per tabung. Di beberapa agen, ada yang menjual Rp 20 ribu per tabung, dengan syarat pembeli melampirkan foto kopi KTP ataupun KK.
Dipihak lain, sebulan terakhir Disperindag Tanjabbar ikut andil, dengan menyebarkan gas subsidi melalui kantor camat. Distribusi ini berjalan baik, hanya saja masih ada warga yang belum mendapatkan gas murah ini.
Seorang warga Jalan Nelayan, Yanti mengaku kesulitan mendapatkan gas subsidi. Apalagi, beli gas di pangkalan yang ada di Jalan Pahlawan harus membawa KTP.
"Sampai antrian, dan berdesakan beli gas di pangkalan yang ada di Jalan Pahlawan. Bahkan sampai ribut," kata Yanti.
Yanti mengakui, harga beli gas subsidi di pangkalan relatif terjangkau, Rp 20 ribu per tabung. Namun pembelian dibatasi per tabung per KK.
"Kadang-kadang kalau susah dapat gas, pakai kompor minyak tanah. Tapi minyak tanah sekarang banyak dicampur Solar, sumbu kompor sampai hitam. Apinya gak mau besar, harganya masih tetaplah Rp 8.000 per liter, " kata Yanti.
Sementara itu, pantauan infotanjab.com, tabung gas ukuran 5,5 Kg banyak diecer di pasaran. (*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat