KUALATUNGKAL – Unik, belum rampung dikerjakan, proyek drainase yang dilaksanakan oleh PT Krakatau Bumi Kalasan kian gencar disorot.
Pasalnya pekerjaan yang bersumber dari pinjaman Asian Develpment Bank (ADB) dari kegiatan Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP) fase 2 ini dinilai tidak transparan.
Sorotan ini dilontarkan Anand Viqriza, salah satu tokoh pemuda Tanjab Barat. Dirinya menilai, megaproyek ini terkesan tidak memiliki pola dalam pekerjaannya.
"Bisa kita lihat pekerjaan yang ada, belum selesai di jalan ini, dibobok lagi di lokasi lainnya, bahkan bahan material pekerjaan berserakan dimana-mana. Sehingga hal ini mengganggu aktivitas di jalan raya. Belum lagi debu serta lumpur kotor yang bergelimpangan di sekitar rumah warga yang kena dampak dari pekerjaan ini," paparnya saat ditemui infotanjab.com, Rabu (19/10).
Selain itu dirinya juga menyayangkan, tidak ada data secara detail berapa volume dari pekerjaan drainase ini. Menurut Anand, di beberapa lokasi yang mendapatkan bantuan pekerjaan dari pinjaman ADB ini selalu mencantumkan volume pekerjaan serta nominal dari pekerjaan tersebut.
"Bisa kita lihat pekerjaan untuk di Kelurahan Sriwijaya yang sumber dananya sama. Ada 4 lokasi di 4 Rt yang berbeda, semua mencantumkan volume pekerjaan, serta nilai dananya. Kenapa drainase ini tidak ada dicantumkan oleh pihak pelaksana," tutur Anand.
Dirinya juga mempertanyakan kualitas adukan semen coran yang dikerjakan oleh pihak pelaksana.
"Kualitas adukan semen ini masuk kategori apa? Apakah K-125 atau K-250, tolong dijelaskan kepada masyarakat. Sehingga nantinya kualitas pekerjaan yang dihasilkan tidak sia-sia, apalagi kondisinya coran selalu tergenang air. Sementara baru dalam waktu 3 hari selesai pengecoran papan mal sudah dicabut," sambung pria yang akrab disapa Aan Botak ini.
Meskipun dirinya kritis dalam menyikapi pekerjaan yang ada, namun dirinya mengaku sangat senang dengan adanya bantuan dari pinjaman ADB ini. Terlebih saat Tanjab Barat mengalami defisit anggaran, sehingga beberapa program khususnya untuk pembangunan infrastruktur bisa terbantu.
Hanya saja, dirinya tidak ingin alokasi dana dari ADB ini dikerjakan asal-asalan, sehingga dampaknya kelak akan berpengaruh bagi daerah.
"Ya kalau kerjanya asal-asalan bagaimana pihak luar bisa terima, takutnya nanti daerah kita dicap oleh pihak luar, selalu mengerjakan proyek dengan asal-asalan saja. Kedepannya kitapun bakal kesulitan untuk mendapatkan bantuan dari pihak luar,” ujar Anand.(*)
Penulis : Herjulian
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat