HALOSUMATERA.COM- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berencana akan memberlakukan kartu kendali pembelian gas elpiji 3 kilogram.
Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Muaro Jambi, Toy mengatakan, wacana ini muncul dengan tujuan agar pendistribusian gas melon tersebut lebih tepat sasaran dan menghindari kelangkaan.
"Saat ini pihak kita bersama bagian perekonomian Setda Muaro Jambi tengah melakukan pendataan bagi warga yang berhak dan layak menerimanya," katanya, Sabtu (02/01/21).
Pria yang akrab disapa bang Toy ini menuturkan, untuk merampungkan pendataan penerima, pihaknya juga menggandeng para Babinsa dan Babinkamtimas diwilayah binaan mereka masing-masing.
Menurutnya, kedepannya dengan adanya sistem kartu pelanggan gas ini diharapkan dapat mengurai persoalan kelangkaan serta pendistribusian yang harus tepat sasaran.
"Karena memang kita terus mendapat keluhan dari warga, semoga dengan kartu gas ini bisa tertib dan tidak ada lagi adanya gejolak ditengah warga soal pendistribusian gas subsidi 3 kilogram,"tutur Pria yang dikenal ramah, hangat dan bersahaja ini.
Toy menjelaskan, kartu kendali gas tersebut mengadopsi Pemerintah Kota Jambi yang saat ini terlebih dahulu menerapkannya bagi masyarakat yang berhak menerima gas subsidi 3 kilogram.(*)
Pewarta: Eko Wijaya
TANJABBAR – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Albert Chaniago, SP, turut hadir dalam Musyawarah P
TANJABBAR - Semangat perjuangan bersama dalam membangun daerah tergambar jelas dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi ke-68 yang berlangsung khi
TANJABBAR - Memasuki masa Reses ke-II tahun sidang 2024/2025, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mari
TANJABBAR - Bentuk kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Albert Chaniago, S.P.
TANJABBAR - Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar (Tanjabbar), Albert Chaniago, S.P., menghadiri rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan jalan Lintas