HALOSUMATERA.COM- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berencana akan memberlakukan kartu kendali pembelian gas elpiji 3 kilogram.
Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Muaro Jambi, Toy mengatakan, wacana ini muncul dengan tujuan agar pendistribusian gas melon tersebut lebih tepat sasaran dan menghindari kelangkaan.
"Saat ini pihak kita bersama bagian perekonomian Setda Muaro Jambi tengah melakukan pendataan bagi warga yang berhak dan layak menerimanya," katanya, Sabtu (02/01/21).
Pria yang akrab disapa bang Toy ini menuturkan, untuk merampungkan pendataan penerima, pihaknya juga menggandeng para Babinsa dan Babinkamtimas diwilayah binaan mereka masing-masing.
Menurutnya, kedepannya dengan adanya sistem kartu pelanggan gas ini diharapkan dapat mengurai persoalan kelangkaan serta pendistribusian yang harus tepat sasaran.
"Karena memang kita terus mendapat keluhan dari warga, semoga dengan kartu gas ini bisa tertib dan tidak ada lagi adanya gejolak ditengah warga soal pendistribusian gas subsidi 3 kilogram,"tutur Pria yang dikenal ramah, hangat dan bersahaja ini.
Toy menjelaskan, kartu kendali gas tersebut mengadopsi Pemerintah Kota Jambi yang saat ini terlebih dahulu menerapkannya bagi masyarakat yang berhak menerima gas subsidi 3 kilogram.(*)
Pewarta: Eko Wijaya
TANJABBAR - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., menyambut kunjungan Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Me
TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
TANJABBAR - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Universitas Dinamika Bangsa (UNAMA) dalam
TANJABBAR – "Kita tidak hanya hadir melihat, tetapi juga memastikan bantuan nyata diberikan. Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah hadir untuk mereka," uja
TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA., SE., ME., memimpin rapat penyelesaian permasalahan keterpakaian lahan milik warga atas nam