KUALATUNGKAL - Hari ini Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar yang dipimpin Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza menggelar mediasi dengan pihak PT WKS terkait lahan sengketa antara masyarakat dengan PT WKS. Komitmen ini merupakan langkah dewan memfasilitasi sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan grup sinar mas itu.
Ketua Komisi II DPRD Tanjabbar Dedi Hadi mengatakan, lahan yang bersengketa tersebut diantaranya berada di Desa Tembesu sekitar 200hektare. Lahan ini sudah ditanami akasia dan menjadi areal garapan PT WKS.
Menurut Dedi, berdasarkan SK Bupati tahun 1979, areal ini diperuntukkan untuk masyarakat, diantaranya untuk bercocok tanam.
Selanjutnya, lahan yang berkonflik akan dicek adalah lahan yang berlokasi di Desa Suban, sekitar 1017 hektare. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, data yang diperoleh dari masyarakat, lahan ini diperuntukkan untuk pencadangan transmigrasi.
"Kenapa sekarang lahan ini bisa masuk areal konsesi WKS. Makanya hari ini, kita bersama tim BPN dan Dishut Tanjabbar mempertanyakan soal lahan sengketa teraebut," jelas Dedi.
Selain anggota DPRD, turut hadir Kadishut Tanjabbar, BLHD, Kabag SDA dan perwakilan dari PT WKS.(*)
Editor: Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat