Dinas PU Keluarkan SCM, Panggil Rekanan Proyek Jalan Pulau Pinang


Senin, 26 September 2016 - 17:53:31 WIB - Dibaca: 1807 kali

Bupati Meninjau Jalan di Pulau Pinang, Kecamatan Kualabetara.(dok/IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjabar akhirnya mengeluarkan peringatan terakhir dengan melakukan rapat pembuktian (Show Cause Meeting) kepada CV Fandhafi & CO karena tidak mengindahkan peringatan sebelumnya. Tindakan ini dilakukan Dinas PU dalam menangani kontrak kritis yang dilakukan perusahaan terkait.

Pasalnya, realisasi fisik pada peningkatan ruas jalan di Pulau Pinang, Kecamatan Kualabetara belum memenuhi target. Sementara kontrak kerja telah berakhir pada 22 September 2016.

Kadis PU Tanjabbar Andi Nuzul melalui Kabid Bina Marga Apridasman mengakui, pihak Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan Show Cause Meeting (SCM) sebagai bentuk peringatan dan teguran terakhir, untuk meminta pertanggungjawaban  atau tanggapan dari pihak rekanan.

Apri mengaku sangat menyayangkan sikap rekanan yang terkesan lamban dalam pelaksanaan di lapangan.

"Makanya kita keluarkan SCM dan kita panggil pihak rekanan dan kita tanyakan apakah mereka masih sanggup untuk mengerjakan atau tidak. Ternyata pihak rekanan mengaku sanggup dengan segala konsekuensinya, termasuk jika nantinya harus membayar denda keterlambatan kerja dan pihak rekanan minta perpanjangan waktu," paparnya.

Menurut Apri, hal ini tidak akan terjadi jika sejak awal rekanan profesional dalam bekerja. Mengingat dari rentan waktu di bulan April lalu hingga saat ini, pihak rekanan diketahui baru memulai pekerjaan di bulan Agustus.

"Kita bisa saja melakukan pemutusan kontrak kerja dengan pihak rekanan, tetapi kita lebih mempertimbangkan aspek manfaatnya saja. Kasihan juga masyarakat jika pekerjaan ini terbengkalai tanpa ada penyelesaian. Kitapun tidak ingin terkesan tidak efektif dalam menjalankan program kerja, lantaran harus mengulang terus menerus untuk menganggarkan untuk wilayah itu saja," terangnya.

Saat disinggung apakah nantinya denda keterlambatan kerja ini bakal jadi temuan BPK,seperti di tahun 2015 lalu dan bakal menjadi dilema bagi pihaknya sendiri? Apri mengaku akan lebih selektif lagi mensiasatinya.

"Kita juga tidak ingin ini jadi masalah dikemudian hari, apalagi jika harus berurusan dengan hukum. Karena ini jelas masalahnya," tegasnya.(*)

Penulis : Herjulian

Editor   : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Anggota DPRD Tanjabbar Ikuti Upacara Hari Pahlawan 2025 di Alun-alun Kota Kualatungkal

TANJABBAR – Dalam suasana khidmat dan penuh makna, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) turut mengikuti

Advertorial

Anggota DPRD Fraksi PAN Hadiri Workshop Pendidikan Politik, Tegaskan Komitmen Perkuat Demokrasi di E

TANJABBAR – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) men

Advertorial

Ketua dan Anggota DPRD Tanjab Barat Sambut Kajari Baru, Perkuat Sinergi Forkopimda untuk Pembangunan

TANJABBAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (Tanjab Barat), Hamdani, SE, bersama sejumlah anggota DPRD turut mengh

Advertorial

Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri Pembukaan Open Tournament Sepakbola Pemuda Pancasila

TANJABBAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Hamdani, S.E, menghadiri kegiatan Pembukaan Open Tourna

Advertorial

Menakar Rasionalitas Kejaksaan dalam Pengelolaan Aset Sitaan PT PAL

Analisa oleh Roland Pramudiansya Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Provinsi Jambi Di tengah hiruk pikuk dinamika penegakan hukum yang terus

Opini


Advertisement