Empat Perusahaan Ini Terancam Diblacklist, Ini Penjelasan Kabid Bina Marga


Rabu, 14 Desember 2016 - 00:53:48 WIB - Dibaca: 1654 kali

Bupati Tanjabbar Safrial saat Meninjau Jalan Kualadasal Belum Lama Ini.(dok/IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjabbar melalui Bidang Bina Marga mencatat ada empat perusahaan kontruksi yang terancam diblacklist, lantaran penyelesaian fisik di lapangan tak sesuai progres.

Empat pekerjaan dimaksud adalah peningkatan Jalan Kuala Dasal yang digarap PT Maras Bangun Persada, dengan dana Rp 26 miliar, perkerasan Teluk Serdang menuju Sungai Dualap, digarap PT Kurnia Bhakti Jaya, dengan dana Rp 10 miliar.

Selanjutnya peningkatan dan pelebaran ruas Jalan Gatot Subroto yang digarap oleh PT Robby Saputra, dengan dana Rp 4 miliar, serta peningkatan ruas Jalan Pulau Pinang yang digarap oleh CV Fadhafi &Co dengan dana Rp 2 miliar.

Kadis Pekerjaan Umum Tanjab Barat Andi Nuzul melalui Kabid Bina Marga, Apri Dasman tak menyangkal soal ini. Dirinya menyebutkan ke empat pekerjaan tersebut dianggap masih jauh dari apa yang diharapkan. Realisasi fisik di lapangan sekitar 63 persen.

"Kalau hingga batas akhir pekerjaan pada tanggal 22 Desember nanti tak kunjung juga selesai, maka sudah pasti perusahaannya terancam diblacklist. Namun sekarang ini pihak rekanan sudah menghadapi konsekuensi keterlambatan pekerjaan dengan sanksi kena denda,"tegasnya.

Menurut Apri, tiga pekerjaan  selain di Jalan Gatot Subroto sudah bisa dipastikan kena denda keterlambatan pekerjaan. Mengingat untuk pekerjaan di Jalan Gatot Subroto kontraknya memang lambat dan paling akhir dikeluarkan.

Meski demikian, Apri mengaku telah dua kali melayangkan teguran secara tertulis terhadap penyedia jasa kontruksi dari mega proyek tersebut, lantaran progres pekerjaan ini baru mencapai angka 54 persen, sementara pencairan dananya berkisar 48 persen.

"Kalau yang di Dasal, Serdang dan Pulau Pinang, semua kontraknya dimulai di bulan April lalu dan berakhir di bulan September. Tetapi di Jalan Gatot Subroto kontraknya baru dimulai di bulan September dan berakhir di bulan Desember,"bebernya.

Saat disinggung apa yang jadi kendala sehingga terjadinya keterlambatan  sehingga membuat pekerjaan tersebut tidak sesuai progres yang ada. Apri hanya menjawab semua memiliki alasan yang berbeda-beda.

"Ada yang terkendala masalah finansial, masalah cuaca dan medan  yang rumit lah, itu bahasa yang kita terima. Namun yang pasti jawaban dari pihak rekanan adalah masalah cuaca. Dan ini sudah jadi alasan klasik yang memang keadaan alam jelang penghujung tahun seperti itu adanya,"pungkasnya.(*)

Penulis : Herjulian




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Anggota DPRD Tanjabbar Ikuti Upacara Hari Pahlawan 2025 di Alun-alun Kota Kualatungkal

TANJABBAR – Dalam suasana khidmat dan penuh makna, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) turut mengikuti

Advertorial

Anggota DPRD Fraksi PAN Hadiri Workshop Pendidikan Politik, Tegaskan Komitmen Perkuat Demokrasi di E

TANJABBAR – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) men

Advertorial

Ketua dan Anggota DPRD Tanjab Barat Sambut Kajari Baru, Perkuat Sinergi Forkopimda untuk Pembangunan

TANJABBAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (Tanjab Barat), Hamdani, SE, bersama sejumlah anggota DPRD turut mengh

Advertorial

Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri Pembukaan Open Tournament Sepakbola Pemuda Pancasila

TANJABBAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Hamdani, S.E, menghadiri kegiatan Pembukaan Open Tourna

Advertorial

Menakar Rasionalitas Kejaksaan dalam Pengelolaan Aset Sitaan PT PAL

Analisa oleh Roland Pramudiansya Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Provinsi Jambi Di tengah hiruk pikuk dinamika penegakan hukum yang terus

Opini


Advertisement