KUALATUNGKAL – Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jambi menemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp 5,8 miliar dalam pembangunan Water Front City (WFC) atau lebih dikenal sebagai Anjungan Marina Pengabuan Permai.
Untuk diketahui, mega proyek ini dibangun dalam dua tahap pekerjaan, yakni tahun 2013 lalu dan dilanjutkan pada tahun 2015, yang dianggarkan di Bidang Sarana Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Tanjabbar.
Temuan BPK ini tercatat dalam LHP BPK, yakni pada pekerjaan lanjutan WFC tahun 2015, dimana anggaran WFC Jilid II menelan dana sekitar Rp 70 miliar (dua segmen).
Terkait dengan besarnya temuan atas proyek WFC ini, Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial MS dikonfirmasi awak media tak banyak komentar. Dia hanya mengatakan, akan memerintahkan Inspektorat untuk mengkroscek dahulu hasil LHP tersebut.
"Kalau soal itu nanti lah kita bahas, saya belum baca LHP dari BPK ini, intinya kita teliti dulu hasil LHP nya, karena harus ada fakta untuk bicara," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Tanjabbar Apri Dasman, juga belum mau memberikan tanggapan, terkait temuan tersebut.
Saat dikomfirmasi dirinya hanya menyebutkan, jika pihaknya(PU) belum menerima hasil LHP dari pihak BPK.
" LHP nya belum sampai ke kita," sebutnya singkat kepada wartawan.
Terpisah, Kepala Inspektorat Tanjungjabung Barat H Johanes Chaniago, Saat ditemui awak media di ruang kerjanya membenarkan adanya temuan LHP yang diterima dari BPK.
Dirinya mengakui, jika temuan paling mencolok ada di Dinas PU yakni pada proyek pembangunan WFC.
" Yang paling besar hanya dinas PU," ungkapnya sembari menunjukan hasil laporan dari BPK.
Temuan BPK atas pembangunan proyek WFC segmen II dan Segmen III ini terdapat pada kekurangan pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp 2,86 miliar serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 2,99 miliar.(*)
Penulis : Son
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat