Gawat, Ormas Rajawali Minta Pembangunan Jalan Saidan Dihentikan


Senin, 09 Desember 2019 - 07:03:36 WIB - Dibaca: 866 kali

Jaln H Said Saidan yang Dibangun Jauh dari Pemukiman Penduduk.(*/IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Persoalan Jalan H Said Saidan yang dibangun jauh dari pemukiman penduduk mendapat sorotan. Ormas Rajawali Sakti berencana melakukan aksi mempertanyakan keberadaan jalan tersebut, yang diduga sarat kepentingan oknum.

Betapa tidak, jalan ini bukanlah melalui usulan Musrenbang maupun Pokok Pikiran Dewan.

"Ya Senin pagi kita akan aksi, mempertanyakan proyek Jalan Sai Saidan. Kita menduga ada indikasi kepentingan oknum-oknum tertentu," kata Ketua Ormas Rajawali Sakti, Minggu malam (8/12/12).

Aksi akan digelar di Kantor Bupati, dilanjutkan ke Bappeda, Dinas Perkim dan DPRD Tanjabbar.

Sudirman meminta kepada dinas terkait untuk membatalkan proyek ini, lantaran sarat kepentingan.

Sebelumnya, pembangunan jalan ini sempat mendapat kritikan keras dari sejumlah anggota dewan. Bahkan dewan menilai proyek ini mubazir alias tidak tepat sasaran. Masih banyak jalan di dalam kota yang perlu diperbaiki.

Dewan lainnya juga berharap agar pekerjaan ini diperiksa dan dianalisa penganggarannya, terutama oleh Inspektorat.

Anggota Komisi I DPRD Tanjabbar Jamal Darmawan Sie SE MM mengatakan, setiap kegiatan yang dianggarkan di APBD berasal dari dua usulan. Yakni usulan eksekutif maupun dari pokok pikiran (Pokir) dewan.

Jika kegiatan yang dianggarkan tanpa melalui usulan dewan maupun OPD terkait, kegiatan tersebut kata Jamal dianggap ilegal, alias proyek siluman.

Dalam hal ini, lanjut Jamal, Inspektorat bisa secepatnya melakukan kajian dan analisa. "Dasar kajian inspektorat, proyek ini bisa dibatalkan. Jangan sampai nanti menjadi temuan BPK. Apalagi BPK sekarang bukan hanya memeriksa volume pekerjaan, tetapi juga memeriksa proses penganggaran, usulan dan skala prioritas," kata politisi Partai Demokrat ini.

Sebagaimana yang dituturkan Lurah Patunas, Fatmawati S.Kom.I, bahwa penganggaran Jalan H. M. Said Saidan Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir ternyata tidak melalui usulan Musrenbang.

Ia menegaskan, selama menjabat Lurah Patunas dalam dua tahun ini, jalan tersebut tidak pernah masuk ataupun dimasukkan dalam usulan Musrenbang.(*/Andri Damanik)




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hasil Pengecekan Tim Gabungan, SPPG Polda Jambi Memenuhi Standar Operasional

JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen

Berita Daerah

Penyaluran Pupuk Subsidi dengan Slogan TEPAT dan PUPUKKU

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn

Berita Daerah

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah


Advertisement