KUALATUNGKAL - Persoalan Jalan H Said Saidan yang dibangun jauh dari pemukiman penduduk mendapat sorotan. Ormas Rajawali Sakti berencana melakukan aksi mempertanyakan keberadaan jalan tersebut, yang diduga sarat kepentingan oknum.
Betapa tidak, jalan ini bukanlah melalui usulan Musrenbang maupun Pokok Pikiran Dewan.
"Ya Senin pagi kita akan aksi, mempertanyakan proyek Jalan Sai Saidan. Kita menduga ada indikasi kepentingan oknum-oknum tertentu," kata Ketua Ormas Rajawali Sakti, Minggu malam (8/12/12).
Aksi akan digelar di Kantor Bupati, dilanjutkan ke Bappeda, Dinas Perkim dan DPRD Tanjabbar.
Sudirman meminta kepada dinas terkait untuk membatalkan proyek ini, lantaran sarat kepentingan.
Sebelumnya, pembangunan jalan ini sempat mendapat kritikan keras dari sejumlah anggota dewan. Bahkan dewan menilai proyek ini mubazir alias tidak tepat sasaran. Masih banyak jalan di dalam kota yang perlu diperbaiki.
Dewan lainnya juga berharap agar pekerjaan ini diperiksa dan dianalisa penganggarannya, terutama oleh Inspektorat.
Anggota Komisi I DPRD Tanjabbar Jamal Darmawan Sie SE MM mengatakan, setiap kegiatan yang dianggarkan di APBD berasal dari dua usulan. Yakni usulan eksekutif maupun dari pokok pikiran (Pokir) dewan.
Jika kegiatan yang dianggarkan tanpa melalui usulan dewan maupun OPD terkait, kegiatan tersebut kata Jamal dianggap ilegal, alias proyek siluman.
Dalam hal ini, lanjut Jamal, Inspektorat bisa secepatnya melakukan kajian dan analisa. "Dasar kajian inspektorat, proyek ini bisa dibatalkan. Jangan sampai nanti menjadi temuan BPK. Apalagi BPK sekarang bukan hanya memeriksa volume pekerjaan, tetapi juga memeriksa proses penganggaran, usulan dan skala prioritas," kata politisi Partai Demokrat ini.
Sebagaimana yang dituturkan Lurah Patunas, Fatmawati S.Kom.I, bahwa penganggaran Jalan H. M. Said Saidan Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir ternyata tidak melalui usulan Musrenbang.
Ia menegaskan, selama menjabat Lurah Patunas dalam dua tahun ini, jalan tersebut tidak pernah masuk ataupun dimasukkan dalam usulan Musrenbang.(*/Andri Damanik)
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat