Hearing di Dewan Sempat Memanas, TJP jadi Sorotan


Selasa, 15 Mei 2018 - 14:01:27 WIB - Dibaca: 1788 kali

Hearing Listrik di DPRD Tanjabbar, Selasa. (It) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Hearing soal listrik di DPRD Tanjabbar cukup alot. Sempat diskor setengah jam, akhirnya dilanjutkan siang ini.

Pembahasan semakin meruncing, soal kesiapan PLN untuk melepas kerja sama dengan PT TJP.

Sejumlah dewan mendesak, agar operasional PT TJP di lokasi baru bisa dilakukan, mengingat kebutuhan listrik cukup mendesak di Tanjungjabung Barat.

Dari beberapa pembahasan sebelumnya, semua pihak yang terikat kerja sama dengan PT TJP, belum bisa menjalankan operasional, lantaran PT GJE selaku mitra PT TJP dan PetroChina belum mendapat jaminan dana.

"Saya runut dari awal, sepertinya permasalahan ada di PT TJP. Ini sebenarnya sudah final dan sedikit lagi. Jika memang tidak memungkinkan, bis dialihkan ke investor yang mampu, " kata Asek, anggota dewan.

Alamsyah, anggota dewan lainnya, mengatakan, rapat kali ini jangan sebagai ajang curhat. Dia berharap, ada solusi dan bagaimana listrik bisa normal.

"Kita minta janji dari pihak-pihak yang hadir ini bisa terealisasi, ada solusi, jangan sebagai ajng curhat," kata Alamsyah.

Kepala PLN Area Jambi Arlin JS, mengatakan PLN sudah bekerja secara maraton mulai dari peningkatan jaringan ekspres hingga ke dalam kota.

Diakui dia, sementara ini, pasokan listrik di Tanjabbar masih ditopang beberapa sumber, diantaranya GI Sabak, PT LPPPI dan PT DAS.

Kedepannya, pihaknya meyakini, listrik di Tanjabbar akan aman jika telah berdiri transmisi Gardu Induk, satu titik di Tungkal dan titik lainnya di Tungkal Ulu.

Menurut Arlin, pembangunan jaringan GI adalah solusi yang tepat dalam mengatasi listrik dalam jangka panjang.

"Jaringan transmisi GI di Jambi, kita ada pasokan surplus sekitar 200 MW. Jika ada GI di Tungkal, bisa interkoneksi ke jaringan se sumatera. Hnya saja, Pembangunan GI perlu dukungan semua pihak, mulai pembebasan lahan dan sebagainya," kata Arlin.

Soal kontrak kerja sama dengan PT TJP, Arlin mengatakan kewenangan ada di PLN Wilayah Palembang. "Yang pasti ada denda dan sanksi dari wilayah, terkait pemutusan kontrak dari PT TJP," timpal dia. (*)

Editor : Andri Damanik

Baca Juga : Ini Hasil Hearing Listrik di DPRD Tanjabbar 




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Respon Cepat kepada Masyarakat, Call Center 112 Segera Hadir di Tanjung Jabung Barat

JAKARTA - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Digital Sandi Informasi di Jakarta Selatan, Rabu (8/1)

Advertorial

Terkait Polemik Jalur Hijau di Kelurahan Patunas, Pol PP dan Dinas PUPR Tanjabbar Belum Gelar Rapat

TANJABBAR – Belum lama ini Satpol PP Kabupaten Tanjabbar bersama Lurah Patunas sempat mendatangi rumah warga di RT 08 Kelurahan Patunas, Ratli Kurniato F,

Berita Daerah

Batanghari Kondusif Sepanjang 2024, PMII Batanghari Sampaikan Apresiasi terhadap Polri

BATANGHARI –  Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Batanghari, Hambali Bakhtiar memberikan apresiasi yang

Berita Daerah

Berhasil Amankan Akhir Tahun, Apresiasi terhadap Polda Jambi Berdatangan dari Sejumlah Ormas di Jamb

JAMBI – Apresiasi terhadap Polda Jambi dan jajaran terus berdatangan, terkait keberhasilan Polri dalam mengamankan dan menciptakan situasi kondusif selama ket

Berita Daerah

GMNI Jambi Apresiasi Kinerja Polda Jambi Tekan Angka Kriminal selama 2024 dan Amankan Nataru

JAMBI – Polda Jambi berhasil telah mengerahkan 1.147 personil bersama TNI dan instansi lain dalam mengamankan Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Mom

Berita Daerah


Advertisement