Hearing di Dewan Sempat Memanas, TJP jadi Sorotan


Selasa, 15 Mei 2018 - 14:01:27 WIB - Dibaca: 1871 kali

Hearing Listrik di DPRD Tanjabbar, Selasa. (It) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Hearing soal listrik di DPRD Tanjabbar cukup alot. Sempat diskor setengah jam, akhirnya dilanjutkan siang ini.

Pembahasan semakin meruncing, soal kesiapan PLN untuk melepas kerja sama dengan PT TJP.

Sejumlah dewan mendesak, agar operasional PT TJP di lokasi baru bisa dilakukan, mengingat kebutuhan listrik cukup mendesak di Tanjungjabung Barat.

Dari beberapa pembahasan sebelumnya, semua pihak yang terikat kerja sama dengan PT TJP, belum bisa menjalankan operasional, lantaran PT GJE selaku mitra PT TJP dan PetroChina belum mendapat jaminan dana.

"Saya runut dari awal, sepertinya permasalahan ada di PT TJP. Ini sebenarnya sudah final dan sedikit lagi. Jika memang tidak memungkinkan, bis dialihkan ke investor yang mampu, " kata Asek, anggota dewan.

Alamsyah, anggota dewan lainnya, mengatakan, rapat kali ini jangan sebagai ajang curhat. Dia berharap, ada solusi dan bagaimana listrik bisa normal.

"Kita minta janji dari pihak-pihak yang hadir ini bisa terealisasi, ada solusi, jangan sebagai ajng curhat," kata Alamsyah.

Kepala PLN Area Jambi Arlin JS, mengatakan PLN sudah bekerja secara maraton mulai dari peningkatan jaringan ekspres hingga ke dalam kota.

Diakui dia, sementara ini, pasokan listrik di Tanjabbar masih ditopang beberapa sumber, diantaranya GI Sabak, PT LPPPI dan PT DAS.

Kedepannya, pihaknya meyakini, listrik di Tanjabbar akan aman jika telah berdiri transmisi Gardu Induk, satu titik di Tungkal dan titik lainnya di Tungkal Ulu.

Menurut Arlin, pembangunan jaringan GI adalah solusi yang tepat dalam mengatasi listrik dalam jangka panjang.

"Jaringan transmisi GI di Jambi, kita ada pasokan surplus sekitar 200 MW. Jika ada GI di Tungkal, bisa interkoneksi ke jaringan se sumatera. Hnya saja, Pembangunan GI perlu dukungan semua pihak, mulai pembebasan lahan dan sebagainya," kata Arlin.

Soal kontrak kerja sama dengan PT TJP, Arlin mengatakan kewenangan ada di PLN Wilayah Palembang. "Yang pasti ada denda dan sanksi dari wilayah, terkait pemutusan kontrak dari PT TJP," timpal dia. (*)

Editor : Andri Damanik

Baca Juga : Ini Hasil Hearing Listrik di DPRD Tanjabbar 




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hasil Pengecekan Tim Gabungan, SPPG Polda Jambi Memenuhi Standar Operasional

JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen

Berita Daerah

Penyaluran Pupuk Subsidi dengan Slogan TEPAT dan PUPUKKU

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn

Berita Daerah

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah


Advertisement