Hearing di Dewan Sempat Memanas, TJP jadi Sorotan


Selasa, 15 Mei 2018 - 14:01:27 WIB - Dibaca: 1909 kali

Hearing Listrik di DPRD Tanjabbar, Selasa. (It) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Hearing soal listrik di DPRD Tanjabbar cukup alot. Sempat diskor setengah jam, akhirnya dilanjutkan siang ini.

Pembahasan semakin meruncing, soal kesiapan PLN untuk melepas kerja sama dengan PT TJP.

Sejumlah dewan mendesak, agar operasional PT TJP di lokasi baru bisa dilakukan, mengingat kebutuhan listrik cukup mendesak di Tanjungjabung Barat.

Dari beberapa pembahasan sebelumnya, semua pihak yang terikat kerja sama dengan PT TJP, belum bisa menjalankan operasional, lantaran PT GJE selaku mitra PT TJP dan PetroChina belum mendapat jaminan dana.

"Saya runut dari awal, sepertinya permasalahan ada di PT TJP. Ini sebenarnya sudah final dan sedikit lagi. Jika memang tidak memungkinkan, bis dialihkan ke investor yang mampu, " kata Asek, anggota dewan.

Alamsyah, anggota dewan lainnya, mengatakan, rapat kali ini jangan sebagai ajang curhat. Dia berharap, ada solusi dan bagaimana listrik bisa normal.

"Kita minta janji dari pihak-pihak yang hadir ini bisa terealisasi, ada solusi, jangan sebagai ajng curhat," kata Alamsyah.

Kepala PLN Area Jambi Arlin JS, mengatakan PLN sudah bekerja secara maraton mulai dari peningkatan jaringan ekspres hingga ke dalam kota.

Diakui dia, sementara ini, pasokan listrik di Tanjabbar masih ditopang beberapa sumber, diantaranya GI Sabak, PT LPPPI dan PT DAS.

Kedepannya, pihaknya meyakini, listrik di Tanjabbar akan aman jika telah berdiri transmisi Gardu Induk, satu titik di Tungkal dan titik lainnya di Tungkal Ulu.

Menurut Arlin, pembangunan jaringan GI adalah solusi yang tepat dalam mengatasi listrik dalam jangka panjang.

"Jaringan transmisi GI di Jambi, kita ada pasokan surplus sekitar 200 MW. Jika ada GI di Tungkal, bisa interkoneksi ke jaringan se sumatera. Hnya saja, Pembangunan GI perlu dukungan semua pihak, mulai pembebasan lahan dan sebagainya," kata Arlin.

Soal kontrak kerja sama dengan PT TJP, Arlin mengatakan kewenangan ada di PLN Wilayah Palembang. "Yang pasti ada denda dan sanksi dari wilayah, terkait pemutusan kontrak dari PT TJP," timpal dia. (*)

Editor : Andri Damanik

Baca Juga : Ini Hasil Hearing Listrik di DPRD Tanjabbar 




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Posisi Polri Dibawah Presiden Sudah Sesuai Dengan Struktur Pemerintahan Indonesia

Oleh : Dr. Nuraida Fitri Habi, S.Ag, M.Ag - Dosen Fakultas Syariah UIN Jambi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah lembaga negara yang bertanggun

Opini

Pastikan Keamanan Ibadah, Polres Tanjab Barat Kawal Pesta Perak 25 Tahun HKBP Simpang Rambutan

TANJAB BARAT – Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan pengamanan ketat pada kegiatan Perayaan Pesta Perak 25 Tahun Gereja Huria Kristen Batak Protes

Advertorial

Kapolda Jambi Dianugerahi Gelar Adat Adipati Utamo Siginjai Sakti

JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menerima penganugerahan gelar adat Melayu Jambi, di Balairungsari LAM Jambi, Rabu 21 Januari 2026. Penyematan G

Berita Daerah

Polda Jambi Kerahkan 123 Personel Gabungan, Evakuasi Korban Tertimbun Longsor di Sarolangun

SAROLANGUN - Kecelakaan kerja kembali terjadi, sebuah insiden longsor menimpa sejumlah warga di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sar

Berita Daerah

SN Simpan Narkoba dalam Kotak Rokok, Kini Diamankan di Polres Tanjabbar

KUALA TUNGKAL – Polres Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Satuan Reserse Narkoba (Satresna

Hukum & Kriminal


Advertisement