Hearing Komisi II dengan Desa yang Terkena Banjir, PT WKS Absen


Senin, 27 Februari 2017 - 17:14:32 WIB - Dibaca: 1627 kali

Tim Komisi II DPRD Meninjau Kanal PT WKS yang Sebelumnya Meluap ke Lahan Perkebunan Masyarakat di Betara.(IST/IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Komisi II DPRD Tanjabbar melakukan hearing dengan sejumlah perwakilan masyarakat dan kepala desa yang terkena dampak luapan banjir dari kanal PT WKS, Senin.

Beberapa desa yang diantaranya terkena dampak banjir pada akhir tahun lalu diantaranya Desa Mandala Jaya, Desa Muntialo dan Desa Serdang. Ketiga desa ini berada di Kecamatan Betara.

Sementara perwakilan desa lainnya yang berada di Kecamatan Pengabuan diantaranya Sungai Baung dan Suak Samin, juga hadir pada hearing tadi siang.

Ketua Komisi II DPRD Tanjabbar Ambok Angka, data yang dia terima ada sekitar 229,5 hektare areal perkebunan masyarakat yang terkena banjir di Kecamatan Betara. Data ini belum termasuk luasan areal perkebunan di desa lainnya.

Sementara data dari Pemkab Tanjabbar, luas total lahan yang terkena dampak banjir sekitar 276,5 hektare.

Lahan yang terendam banjir ini terdiri dari tanaman kopi, pinang, dan komoditas lainnya.

"Kita hearing dengan pihak desa dengan mengundang PT WKS untuk mencari jalan keluarnya. Sayangnya pihak dari PT WKS tidak hadir," kata Ambok Angka.

Pihaknya akan menjadwalkan pertemuan kembali pada 7 Maret mendatang. Tujuannya mencari solusi atas dampak banjir dari luapan kanal WKS.

Menurut Politisi Gerindra ini, banjir disebabkan luapan kanal yang cukup deras pada akhir tahun lalu. Sebab, air kanal dari Pengabuan bermuara ke Betara yang langsung bertemu dengan Sungai Betara. Pada saat pasang, air kanal melimpah ke lahan pertanian.

"Hal inilah yang akan kita komunikasikan. Sejauh ini belum ada pembicaraan soal ganti rugi tanaman. Karena pihak WKS belum hadir," jelasnya.

Ditambahkan Ambok, jika pada 7 Maret mendatang, PT WKS tidak hadir dalam hearing, pihaknya bersama perwakilan masyarakat akan datang ke Kantor WKS di Jambi.(*)

Editor : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hasil Pengecekan Tim Gabungan, SPPG Polda Jambi Memenuhi Standar Operasional

JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen

Berita Daerah

Penyaluran Pupuk Subsidi dengan Slogan TEPAT dan PUPUKKU

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn

Berita Daerah

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah


Advertisement