KUALATUNGKAL - Wacana perubahan nama Kabupaten Tanjabbar menjadi Serambi Jambi yang sempat dilontarkan Bupati Tanjabbar pada paripurna di DPRD menjadi polemik. Mulai dari obrolan warung kopi hingga di jejaring sosial, wacana ini hangat diperdebatkan.

Ketua DPRD Tanjabbat Faisal Riza menilai, perubahan nama kabupaten yang tercinta ini tidaklah mudah, karena banyak aspek yang perlu dibahas.

Menurut dia, usulan perubahan nama kabupaten ini harus dikaji secara mendalam dengan mengajak pihak-pihak terkait termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan para orangtua temgganai.

Kata dia, perlu dipelajari dampak dari perubahan nama kabupaten,  baik dari dunia usaha, dampak sosial, ekonomi dan budaya harus dipertimvangkan.

Politisi Gerindra ini menegaskan,  tentunya diperlukan kesiapan anggaran karena harus merubah seluruh administrasi pemerintahan.

Pengkajian lanjutan harus melibatkan seluruh stakeholder sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Dia mencontohkan, dengan perubahan nama ini apakah berpengaruh pada pelaku usaha yang bergerak dalam ekspor impor, karena menyangkut perjanjian dagang dengan pihak luar negeri.

"Secara umum tentu maksud perubahan nama ini baik karena pertimbangan geografis Kabupaten Tanjabar yang telah berubah. Perlu dilakukan kajian akademik juga sehingga apabila terjadi perubahan tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat. Apalagi kalau dikaitkan dengan E-KTP dimana berarti seluruh KTP masyarakat Tanjabar akan berubah dengan segala konsekuensi di segala sektor," ujar Faisal Riza.

Soal perubahan geografis Tanjab Barat, lanjut Icol, harus dikaji terlebih dahulu. "Yang mengerti tentu dari instansi pemerintah pusat dalam aspek pengertian Tanjung, Kuala, terus Jabung dan kata - kata Barat juga harus dinilai. Semua itu tidaklah mudah, " kata politisi Gerindra ini.

Alamsyah, Anggota DPRD Tanjabbar Dapil Ulu menyarankan,  agar perubahan nama kabupaten ini dirembukkan bersama.

"Kita rembukan bersama tidak bisa diputuskan secara sepihak sebab kabupaten ini milik masyarakat Tanjab Barat bukan milik pribadi, tentu sistemnya pemerintah kabupaten lebih tahu mekanismenya," kata Alamsyah.

Alamsyah menambahkan, jika memang perubahan nama kabupaten ini adalah keinginan masyarakat, secara probadi dirinya setuju. "Tapi kehendak mayoritas masyarakat, buka orang perorangan, " tambahnya.

Sementara itu,  Ardi,  mahasiswa Tanjabbar yang berkuliah di Unbari ini tidak sependapat dengan wacana perubahan nama kabupaten.

Menurut dia, merubah nama kabupaten ini akan menghilangkan histori tanjungjabung, terutama semua perjuangan orang tua dan pahlawan tanjungjabung mempertahankan kemerdekaan RI di bumi Tanjungjabung Barat.

Ardi menyarankan, agar pemimpin daerah ini lebih fokus terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi dan aspek lainnya, dari pada menghabiskan anggaran dan waktu untuk merubah nama kabupaten ini.

"Tentu gak sembarangan orang tua kita dulu memberi nama tanjungjabung, pasti ada makna. Bukan soal hokky atau tidak, karena ini tergantung visi dan misi pemimpin daerah ini bagaimana memajukan kabupaten yang kita cintai ini, " kata Ardi.

Ketua KNPI Tanjabbar Suprayogi kepada infotanjab.com mengatakan, terlalu dini untuk membahas perubahaan nama Kabupaten Tanjab Barat. Tentunya ada aturan dan regulasi yang mengikat itu semua.

Perlu proses. Kalau saya pribadi jangankan mau ganti nama,pemekaranpun saya setuju, dari pada hal-hal itu dijadikan isu politik dan komoditas politik," ungkap Yogi sapaan akrabnya.

Sebagaimana dilansir dari media lokal, bahwa Bupati Tanjungjabung Barat, Dr Ir H Safrial, MS mewacanakan perubahan nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten Serambi Jambi.Wacana mengubah nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat, Jumat (23/2).

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Tanjab Barat Jamal Darmawan Sie, SE,MM mengatakan bahwa dirinya bersama Fraksi Demokrat Hanura mendukung pergantian nama kabupaten tersebut.

Jamal melihat bahwa menggunakan nama Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepertinya kurang membawa Hokky. Sebab, setelah sekian tahun berpisah dari Tanjab Timur, roda pembangunan masih terasa berat.

“Saya setuju penggantian nama ini. Sebagaimana budaya kami etnis Tionghoa bahwa pemberian nama itu harus membawa Hokky. Kalau tidak akan diganti,” ungkap Jamal Darmawan saat menyampaikan pemandangan Umum di DPRD Tanjab Barat.

Lanjut Jamal, Fraksi Demokrat Hanura menyampaikan apresiasi kepada Bupati merespon saran usulan yang disampaikan fraksinya untuk perubahan nama Kabupaten Tanjab Barat itu.

Bukan itu saja, Jamal pun mengatakan bahwa secara geografis memang penggunaan nama Tanjung Jabung itu tidak sesuai. Sebab, bila dilihat dari perairan yang ada, Tanjung yang dimaksud adanya di Tanjab Timur, yakni Daerah Sadu.

“Sementara Muara juga tidak ada di Tanjab Barat tetapi di Tanjab Timur yakni daerah Sabak atau Muara Sabak,” seutnya. (*)

Editor : Tim Redaksi