KUALATUNGKAL -  Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Tanjabbar menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tanjabbar tahun 2015, Senin (25/7). Paripurna tersebut dihadiri langsung Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial MS dan Forkompimda Tanjabbar.

Fraksi Gerindra, misalnya, menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2015 untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sementara Fraksi lainnya, menyampaikan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Seperti halnya Fraksi PDI- P, menyarankan kepada Dispenda meningkatkan pendapatan daerah terutama dari sector Galian C. Kendati demikian, Fraksi PDI-P menyetujui untuk dibahas ke tingkat yang lebih tinggi.

Sementara Fraksi Golkar meminta kepada Bupati agar benar-benar serius melakukan pengawasan pengelolaan keuangan melalui SKPD yang ada. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal.

Kedepannya, Pemkab diharapkan memperhatikan infrastruktur jalan dan jembatan. Mengenai aset daerah, Fraksi PDIP menyampaikan agar pemkab menangani temuan aset.

Selanjutnya, Fraksi PAN yang disampaikan Samsul Alan menganjurkan kepada Pemkab untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Mengenai potensi PAD, Pemkab diminta menghitung ulang sumber minyak dan gas bumi yang dikelola PetroChina, mengkaji kembali perda CSR. Disamping itu, Pemkab diminta agar dapat memerhatikan pendidikan.

Begitu juga dengan Fraksi PKB, merespon sekali temuan terhadap pelaksanaan APBD 2015 dan memberikan saran pada tahap selanjutnya.

Fraksi Demokrat – Hanura, yang disampaikan Jamal Darmawan Sie, menyinggung soal laporan keuangan atas pemeriksaan BPK RI. Fraksi Demokrat - Hanura banyak menemui kejanggalan terhadap satu aset dokumen yang tidak lengkap sehingga tidak dapat ditelusuri.

“Terjadi kekurangan kas penyetoran. Pada SKPD, adanya kewajiban. Yang timbul Rp 14 milyar lebih kepada pihak ketiga,” ujar Jamal.

Sementara itu, Pandangan Umum dari Fraksi Restorasi Keadilan yang disampaikan Riano Jayawardana, menyoroti realisasi anggaran 2015 yang mengalami penurunan 0, 85 persen. Grafik pendapatan daerah masih bergantung pada dana pusat.

“Jika dibandingkan penerimaan realisasi 2014, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja kedepan. Mengenai Pemeriksaan BPK yang memuat opini tidak mengatakan pendapat (disclaimer), menjadi tolak ukur menurunnya pengelolaan keuangan daerah,” kata Riano.(*)

Penulis : Rambe

Editor   : Andri Damanik