TANJABBAR (HS) - Jembatan beton yang tertunda pembangunannya di Desa Sei Landak, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjabbar, dibangun menyesuaikan kondisi Medan. Jembatan sengaja dibangun tinggi, karena berada di wilayah rawa.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Ahmad Jahfar kepada halosumatera.co, Kamis (29/10/20).

Menurut politisi Partai Golkar ini, perencanaan jembatan ini sudah benar. Hanya saja oprit dan penimbunan jalan belum dikerjakan.

"Jembatan itu bukan salah perencanaan. Perencanaan sudah benar hanya tidak selesai karena oprit dan penimbunan jalan belum juga dikerjakan. Jika badan jalan sudah ditimbun maka jembatan jadi tidak tinggi. Kita ini wilayah rawa. Kalau tak dibuat tinggi dan ditimbun maka akan tenggelam di lantak air pasang," kata Jahfar melalui pesan WhatsApp.

Jahfar mengaku, dirinya terlibat dalam pengusulan pembangunan jembatan yang menghubungkan Provinsi Riau ini.

"Ke PU provinsi. Ketika itu Arfan. Belum selesai keburu ditangkap KPK. Lalu sampai sekarang tak dikerjakan dan diselesaikan," ujarnya.

Jahfar juga membandingkan Jembatan Sei Landak ini dengan jembatan Parit VII. Sebelum selesai diprotes lantaran ketinggian. "Dulu dibilang ketinggian, setelah badan jalan ditimbun kan jadi pas," katanya.

Jahfar berharap, jembatan ini bisa diselesaikan, agar akses jalan ke Riau bisa segera diselesaikan. Terkait jembatan darurat yang dibuat warga, Jahfar menyatakan jembatan itu memang sudah ada dari dulu untuk dilewati warga.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza ST MM, mengaku telah turun ke lokasi bersama Dinas PUPR Jambi. Dia membenarkan jika jembatan ini dibangun pada 2017 dan terhenti pembangunannya.

Terkait jembatan mangkrak ini, Komisi III sudah membahasnya dan diupayakan untuk dilanjutkan pada anggaran tahun berikutnya. Diperkirakan anggaran lanjutan sebesar Rp 2 miliar untuk perkerasan dan oprit jembatan tersebut, dari Simpang Desa Sei Landak.

"Masalah ini sudah kami bahas di komisi 3 dan akan segera dilanjutkan. Sekarang belum final masih dalam pembahasan untuk anggaran 2021," ujarnya.(*/dir/nik)