KUALATUNGKAL - DPRD Kabupaten Tanjabbar mendesak PT PetroChina untuk mengalokasikan listrik yang tak terpakai ke pelanggan di Tanjabbar. Hal ini untuk mengatasi defisit daya di Tanjabbar.

"Kita dapat info, bahwa ada listrik yang tersisa pada beban puncak di pembangkit PetroChina. Sebaiknya itu bisa dialokasikan agar krisis listrik bisa teratasi," kata Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza ditemui infotanjab.com, Senin.

Dikatakan Icol, soal kontrak kerja sama antara PetroChina dengan Pemkab, PLTG TJP maupun PLN, dewan tak begitu mengetahui secara rinci. Apalagi, soal harga pembelian gas antara Petrochina dengan PT TJP, dewan tak mengikuti sepenuhnya.

Terlepas dari itu, Icol berharap PetroChina bisa mencari sumber-sumber lain, demi memenuhi kebutuhan gas di Tanjabbar.

"Memang sumur di ripah itu, kontraknya habis 2017 mendatang. Diluar dari itu, sejak 2012 lalu, SKK Migas sudah mengatur pengalokasian gas murni sebesar 5 MMCFD untuk BUMD Tanjabbar dan 10 MMCFD untuk provinsi. Hanya saja, investor belum ada yang berani mengelolanya, lantarannya harga lebih tinggi dari Flare Gas," jelas politisi dari Partai Gerindra ini.

Saat ini, pengalokasian gas buang dari PetroChina ke PT TJP berpegang pada izin prinsip yang dikeluarkan SKK Migas. Sementara kontrak kedua perusahaan itu, telah habis masa berlakunya beberapa tahun yang lalu.

"Pada rapat beberapa bulan lalu, kita mendorong agar ada renegoisasi kontrak antara PT TJP dan PetroChina," tutur dia.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Mulyani Siregar mendorong agar PetroChina dapat menambah alokasi gas untuk pembangkit mini di desa Terjun Jaya. 

Kata Mulyani, PetroChina bisa mencari sumber lain demi memenuhi kebutuhan gas agar krisis listrik di Tanjabbar bisa teratasi. "Kita juga dorong, agar listrik yang tak terpakai di PetroChina bisa dialokasikan. Ini untuk kepentingan masyarakat Tanjabbar," timpalnya.(*)

Editor : Andri Damanik