KUALATUNGKAL – Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjab Barat M Yunus disebut-sebut menerima aliran dana dari pedagang di WFC.
Kepada wartawan, Kasatpol PP membantah jika dirinya menerima upeti sebagai uang keamanan dari para pedagang sebesar Rp 20 ribu per malam per pedagang.
"Tidak ada itu. Anggota saya murni menjalankan tugas keamanan di WFC," tegas Yunus.
Disebutkan Yunus, selama menugaskan empat anggotanya, pihaknya tidak pernah mengutip ataupun menerima langsung uang dari pedagang yang disebut - sebut untuk jasa keamanan.
“Sejauh ini anggota kita murni menjalankan tugas. Tidak pernah meminta bayaran apapun dari pedagang. Apa lagi mendapatkan bagian dari uang Rp 20 ribu yang dibayarkan oleh pedagang setiap malamnya," bantah Yunus kepada wartawan, Rabu.
Seperti diwartakan sebelumnya, setiap malam, pemilik usaha menyetorkan uang Rp 20.000 kepada oknum tertentu. Nantinya uang tersebut akan dibagikan Rp 5.000 ke PBKTB sebagai jasa kebersihan, 5.000 lagi untuk Sat Pol PP untuk pengamanan. Sisanya untuk biaya jaga malam dan biaya listrik.
Meski harus menyetor Rp 20.000 per malam, salah satu pemilik tempat usaha mengaku tidak merasa keberatan. Karena memang dianggap masih wajar.
"Kita tidak keberatan kok, saya anggap itu masih wajar saja," aku salah seorang pemilik usaha.
Tidak hanya setoran Rp 20 ribu setiap malam, untuk dapat menggelar lapak di atas WFC yang terbentang dari Tanggo Rajo Ulu sampai Ke Pasar Tanggo Rajo Ilir pedagang juga dikenai biaya. Besarannya pun bervariasi, mulai dari 500 ribu hingga jutaan rupiah. (*)
Penulis : Son
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat