KUALATUNGKAL – DPRD Kabupaten Tanjabbar kecolongan soal anggaran air bersih 2018. Saat dibahas di Panitia Anggaran Legislatif, tidak ada pemenggalan mata anggaran sebagaimana yang tercantum di DPA Dinas PUPR Tanjabbar.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi III DPRD Tanjab Barat H Syaifuddin dihubungi infotanjab.com, Kamis siang (4/5).

Menurut H Udin sapaan akrabnya, awalnya yang dibahas di panggar, total anggaran air bersih tahun anggaran 2018 sebesar Rp 97 miliar. Akhirnya dipangkas menjadi Rp 85 miliar. Sisanya Rp 12 miliar dialokasikan untuk over lay jalan dan kegiatan lainnya. Angka ini tidak termasuk penambahan instalasi air bersih dalam kota yang nilainya mencapai Rp 9,5 miliar.

Menurut Anggota Fraksi PAN ini, pemenggalan anggaran yang terjadi saat ini tanpa ada konfirmasi ke dewan. “Jelas ini namanya pembohongan. Kita dibohongi. Kok bisa begitu, kita akan hearing dengan Dinas PUPR,” ujar H Udin.

Soal intake di Tebing Tinggi, dirinya juga mengaku kecewa. Sebab, pada kunjungan Komisi III ke Tebing Tinggi beberapa waktu lalu, progress tak sesuai target. Pasalnya, intake Tebing Tinggi hanya mampu menyalurkan 300 rumah, sementara perjanjian awal di DPRD mampu menyalurkan 500 sambungan.

“Itupun airnya tidak mengalir ke masyarakat,” ujar pria yang sudah tiga periode di DPRD Tanjabbar ini.

Soal mega proyek ini telah dilelangkan dengan mata anggaran yang dipenggal-penggal? H Udin akan mempelajari kajian hukumnya. “Yang jelas kita tidak melarang dan tidak menyuruh itu dilelang. Dan kami hanya merasa dibohongi, kok tiba-tiba anggaran ini dipecah tanpa ada pembahasan di Panggar,” timpalnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar kepada infotanjab.com, Selasa lalu. Sebagai unsur pimpinan, dirinya tidak mengetahui kalau ada pemecahan proyek ini. Setahu dia, pada saat pembahasan paket proyek ini dibulatkan dalam satu kegiatan.

“Ya bulatlah, gak ada paket-paket (air bersih,red) pecah-pecah, kecuali perpipaan dalam kota Rp 10 miliar,” kata Jahfar dihubungi infotanjab.com, Selasa siang (1/5).

Menurut Jahfar, semestinya dalam satu item pekerjaan tidak ada pemenggalan mata anggaran. Dan hal ini juga tidak pernah dikoordinasikan ke DPRD.

Data yang dihimpun infotanjab.com, mata anggaran air bersih tahun 2018 yang tercantum dalam DPA Dinas PUPR kegiatan Intake Tebing Tinggi sebesar Rp 36,6 miliar , peningkatan akses jaringan pipa air bersih senilai Rp 46,5 miliar dan pengawasan senilai Rp 1,7 miliar.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, proyek air bersih di Kabupaten Tanjabbar menelan dana yang cukup fantastis. Dalam 12 tahun terakhir, mulai kepemimpinan Safrial – M Yamin (2006-2011), telah digelontorkan proyek intake dan pipanisasi dengan total biaya lebih dari Rp 300 miliar. Di era Usman – Katamso (periode 2011-2016), menghabiskan APBD lebih dari Rp 100 miliar untuk pembangunan jaringan air bersih dan instalasi. Tahun 2017 lalu dianggarkan lagi intake Tebing Tinggi senilai Rp 32 miliar dan dilanjutkan tahun ini senilai Rp 85 miliar ditambah Rp 9,5 Miliar penambahan jaringan transmisi dan distribusi Kualatungkal – Roro.(*)

Editor : Andri Damanik

Baca Juga : 12 Tahun Terakhir,  Lebih Setengah Triliun Anggaran Air Bersih