KUALATUNGKAL - Setelah Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjabbar melakukan verifikasi ulang terhadap penghuni rumah hunian nelayan yang berada di Parit V, dua kepala keluarga terpaksa mengembalikan kunci. Ternyata, keduanya bukanlah nelayan asli.
Hal ini dibenarkan Kepala DKP Tanjabbar melalui Kabid Pengembangan Peaisir, Prasojo saat ditemui wartawan, Rabu.
"Awalnya mereka bersikukuh sebagai nelayan, setelah ditanya sana-sini, akhirnya mereka ngaku bukan nelayan. Dan mereka pun mengosongkan rumah tersebut," terang Prasojo.
Kepada awak media, Prasojo menyebutkan kedua nama warga yang mengembalikan kunci atas nama Herman dan Saiful.
"Yang satu akhirnya ngaku bukan nelayan, satunya lagi beralasan sekolah anaknya terlalu jauh dari hunian sekarang," sebutnya.
Saat ditanya bagaimana keduanya bisa lolos seleksi? Prasojo menjelaskan bahwa berkas yang dimiliki kedua warga tersebut lengkap dan memenuhi syarat untuk menempati rumah bantuan tersebut.
Syarat itu diantaranya, kepemilikan kartu nelayan, yang dipertegaskan dengan pengakuan RT dan Lurah setempat.
"Berkasnya memang lengkap, itulah yang bisa buat mereka lolos sebagai penghuni rumah bantuan itu. Tapi, sekarang mereka sudah alih profesi sebagai tukang sol sepatu,"jawabnya.
Untuk saat ini, para nelayan yang mendapatkan bantuan rumah, hanya bersifat sementara dan bukan penghuni permanen.
"Sekarang ini belum ada petunjuk teknis tentang hunian. Apakah selamanya atau sistem sewa. Jadi kita tetapkan hanya sebagai penghuni sementara, sampai ada petunjuk lebih lanjut dari kementerian,"tukasnya. (*/son)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat