Percepatan pembangunan di Kabupaten Tanjabbar di tahun politik 2024 cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan jadwal lelang sejumlah proyek baik di Dinas PUPR Tanjabbar maupun Dinas Perkim Tanjabbar dipercepat dari tahun biasanya.

Oleh: Sebri Asdian SE (Owner berkabar.id – Kordinator Jaringan Media Siber Indonesia Kabupaten Tanjab Barat)

Hal ini juga menjadi hal yang mencengangkan atau bisa dikatakan apresiasi. Bisa dibilang janggal atau suatu terobosan bagi pemerintah setempat, yang mempercepat launching proyek-proyek tender untuk peningkatan pembangunan dan ekonomi lokal di Kabupaten Tanjabbar atau ada kepentingan lainnya.

Namun wajar saja, jika ada yang bertanya dan mengait-ngaitkan peluncuran puluhan proyek diduga erat kaitannya dengan hari pencoblosan di Februari mendatang. Pertanyaan ini jangan dianggap tabu, karena hari ini masyarakat semakin cerdas dan kritis.

Beberapa fakta dan data per hari ini (30/1/24). Dari portal resmi LPSE beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, Tanjabbar curi start melelang puluhan paket PL.

Disandingkan dengan laman resmi LPSE Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Batanghari, belum satupun proyek yang dilelangkan. Dilaman tersebut, masih terpampang jelas lelang proyek tahun 2023 lalu. Sementara di LPSE Kabupaten Tanjabbar, puluhan proyek dengan Penunjukkan Langsung sudah diumumkan, dan selesai lelang. Cukup diapresiasi, bila dibandingkan tahun lalu, peluncuran proyek di pertengahan tahun.

Di laman resmi LPSE Tanjabbar (lpse.tanjabbarkab.go.id), beberapa proyek yang sudah ditenderkan bersumber dari APBD 2024, dimulai dari anggaran ratusan juta rupiah hingga puluhan miliar.

Mulai dari pembangunan jalan, gedung, hingga mega proyek lanjutan GOR yang dianggarkan dengan pagu sekitar Rp 22 miliar.

Menelisik lebih jauh, apa benar peluncuran lebih awal paket proyek di Tanjabbar (Dinas PUPR dan Perkim) diduga erat kaitannya dengan Pileg?? Pertanyaan ini tentu sangat rawan untuk dijawab. Penulis juga meyakini, tak satupun kepala OPD berani menjawab dengan jujur.

Banyak pertanyaan yang muncul, apakah ini rentan kaitannya dengan Cost Politik. Apakah ini adalah upaya terakhir untuk mencitrakan diri sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat ataukah sekadar trik untuk menghindari sorotan tajam dari publik jelang pemilihan?

Kita semua berharap, pembangunan proyek yang telah dianggarkan dapat diluncurkan dengan mekanisme yang benar, tanpa ada “potongan-potongan liar”, yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

Ada atau tidak ada pesta demokrasi, masyarakat memang pantas mendapatkan pembangunan yang bukan sekadar strategi politik, melainkan hasil dari kesungguhan dan tanggung jawab pemerintah daerah bersama wakil rakyat.

Jangan sampai proyek-proyek pembangunan dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu, maka semangat pembangunan yang bersih dan berkelanjutan seolah menjadi barang langka. Masyarakat perlu bersikap kritis dan menuntut transparansi penuh dalam penyaluran dana pembangunan.

Inilah saatnya bagi masyarakat Tanjab Barat untuk mengawal dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjadi investasi nyata bagi kesejahteraan rakyat dan peningkatan ekonomi, bukan sekadar tameng politik, atau kasarnya bisa dijadikan sumber pendanaan politik.

Cost Politik

Apa sih sebenarnya Cost Politik itu? Kita harus mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan "cost politik." Bahasa sederhananya, "cost politik" dapat diartikan sebagai biaya atau investasi yang dikeluarkan oleh para Caleg/calon kepala daerah/ untuk mendukung pencalonannya, mulai dari atribut partai, dukungan kampanye dan sebagainya.

Tentu harus ada pendanaan yang jelas. Banyak konstestan politik rela menghabiskan ratusan juta hingga miliaran untuk kembali duduk di kursi parlemen. Dan hal ini menjadi lumrah, karena pergerakan politik memang membutuhkan biaya.

Dari mencetak kartu nama, kelender, hingga mobilisasi saat kampanye, membutuhkan biaya yang besar. Mereka yang masih duduk di DPRD dan ingin mencalon lagi, mungkin tak terlalu pusing. Sementara bagi pendatang baru, tentu harus mengocek kantong pribadi bahkan menjual aset untuk mampu bersaing dengan yang lainnya.

Tak ingin mengulas lebih dalam soal itu, mari kita fokus pada pembangunan di Tanjabbar. penulis pun berharap, masyarakat Tanjab Barat perlu bersikap tajam dan kritis. Jangan sampai ada proyek pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sebaliknya, dengan hati yang lapang, kita juga harus memberikan apresiasi jika peluncuran proyek di awal tahun memang untuk percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Tanjabbar. (***)