KUALATUNGKAL – Pengembangan sektor wisata hutan mangrove di Kabupaten Tanjabbar kembali digagas tahun ini. Tak tanggung-tanggung, Pemkab Tanjabbar menggelontorkan dana Rp 10 M dari APBD, dari APBN (DAK untuk pariwisata) sebesar Rp 1 miliar dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 500 Juta.
Pemkab Tanjab Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat bersama instansi terkait telah merencanakan pengembangan wisata hutan mangrove dengan total anggaran yang cukup signifikan sekitar Rp 11,5 miliar.
Kepala Bappeda Kabupaten Tanjab Barat Ir H Firdaus Khatab MM mengungkapkan bahwa hutan mangrove menjadi perhatian Pemkab untuk menonjolkan pariwisata daerah pada tahun 2019 ini.
"Rencana ini sudah tertuang dalam RPJMD tahun 2019 ini. Kita fokus kembangkan hutan mangrove di Desa Pangkal Babu untuk menjadi ikon wisata baru, hutan mangrove tersebut sudah diakui dan dikenali oleh Pemerintah Pusat," ungkapnya saat ditemui Senin (11/2).
Hutan Mangrove di Provinsi Jambi lanjut firdaus, hanya ada di perairan Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Namun demikian katanya, Tanjab Barat yang pertama berkomitmen penuh dalam pengembangan potensi wisata hutan mangrove.

Dari APBD sendiri, Instansi terkait akan menyiapkan satu jembatan penghubung langsung ke lokasi hutan mangrove, memperbaiki akses jalan, serta fasilitas lampu listrik dan air bersih. Kemudian setelah ada akses jalan dan jembatan serta fasilitas-dasilitas tersebut, di rencanakan juga pembangunan menara pantau, lapak UMKM, taman, penginapan maupun warung makan di sekitar lokasi.
Dengan pengembangan potensi wisata mangrove ini selain untuk memperindah kota juga punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan bahkan dari manca negara. Sehingga perekonomian daerah akan dengan sendirinya akan mengalami peningkatan.
Bupati Safrial sendiri dalam berbagai kesempatan selalu menekankan agar komitmen pengelolaan kawasan mangrove di pantai timur Sumatera ini difokuskan pada pengembangan ekowisata yang nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para nelayan yang tinggal di sekitar kawasan mangrove tersebut.
“Kita ingin nelayan dan masyarakat kita yang tinggal di sekitar kawasan mangrove punya penghasilan serta kehidupan yang layak kedepannya,” tukas Bupati.(*/hms)
Editor: It Redaksi
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat