BATAM|HALOSUMATERA - Persatuan Mubaligh Kepri menggelar acara sirahturahmi dan Halal bi Halal bersama jajaran Polda Kepri, dihadiri sejumlah tokoh agama.

Halal bihalal tersebut dikemas dengan kegiatan diskusi bertajuk “Peran Muballigh Kepri dan Polda Kepri dalam Menjaga Sitkamtibmas yang Kondusif”.

Kegiatan itu berlangsung di Ballroom Golden Prawn Resto Kelurahan Tanjung Buntung, Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau, Sabtu (21/5/2022).

Dalam diskusi, dibahas isu-isu global, regional, nasional dan lokal, Islamofobia, politisasi agama dan penyebaran berita hoax dan kaitannya dengan penegakan Sitkamtibmas yang kondusif di Kepri.

Hadir dalam kesempatan itu Kakanwil Kemenag Provinsi Kepri diwakili oleh Maryono selaku Ketua Persatuan Mubaligh Kepri, Dirbinmas Polda Kepri diwakili oleh Ipda Indra Tanjung, Ketua MUI Kepri KH. Bambang Maryono, Ketua Pembina Persatuan Mubaligh Kepri Dr. Suyono M.Ag, Tokoh Agama dan Ormas Islam , dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang.

Maryono, Ketua Muballigh Kepri mengatakan, negara bisa stabil apabila tokoh agama dan pemerintah menyatu, walaupun terdengar riak-riak bukanlah mengkritik tetapi meluruskan.

" Melalui peran mubaligh, pemerintah dan kepolisian dapat menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat dalam hal Kamtibmas, ucap Maryono.

Maryono juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Kepri yang telah memfasilitasi sepenuhnya acara ini hingga terlaksana. Harapannya semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan ke Kabupaten Kota lainnya se Provinsi Kepri.

Dituturkan, meskipun berdakwah dimaksudkan sebagai mengajak dan menyampaikan, akan tetapi esensi dakwah itu harus berdimensi amar ma’ruf nahi mungkar. " Jadi berdakwah tidak hanya sebatas mengajak tok, dalam arti taken for granted, tapi ada muatan untuk mendorong dalam arti menyuruh orang untuk melakukan yang ma’ruf dan mencegah sekaligus melarang orang melakukan kemungkaran. Dalam kaitan inilah maka kemitraan muballigh dan polisi menemukan momentumnya, karena dalam perspektif negara hukum muballigh tidak serta merta dapat menyuruh dalam arti memerintahkan atau membuat kebijakan agar seseorang melakukan yang ma’ruf dan tidak melakukan kemungkaran. Karena muballigh bukan salah satu atau bagian dari alat penegak hukum yang secara legal mendapat mandat dari negara," jelasnya.

Karena itulah muballigh memerlukan pihak lain yang secara yuridis mendapat tugas dari negara untuk melaksanakan apa yang menjadi peran, fungsi dan tugas muballigh tersebut, yakni kepolisian yang secara kelembagaan memiliki tugas pokok di bidang penegakan system keamanan, ketentraman dan ketetiban masyarakat (Siskamtibmas). Sedangkan kamtibmas merupakan bagian penting dari proses amar ma’ruf nahi mungkar.

Mewakili Dirbinmas Polda Kepri, IPDA Indra Tanjung menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir dalam acara ini dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan.

Dikatakan IPDA Indra Tanjung, tugas utama Polri menjaga Kamtibmas, melindungi serta melayani masyarakat demi keutuhan NKRI, sementara Da’i serta tokoh agama tugasnya menyampaikan kebenaran dan bukan kebencian kepada masyarakat, maka Da’i memiliki tugas sama dengan Polri.

Kegiatan untuk penguatan kemitraan polisi dan masyarakat dalam upaya penegakan kamtibmas tidak hanya digelar Muballigh Kepri, sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2022 bertempat di Wisma Pusat Informasi Haji Batam, acara serupa juga dilaksanakan dengan MUI Kota Batam.

Melalui kemitraan dan kebersamaan antara polisi, ulama dan muballigh maka usaha-usaha untuk mewujudkan kondusifitas masyarakat melalui penegakan sitkamtibmas akan tercapai secara tepat guna dan berhasil guna, karena tak dapat disangkal bahwa bagian terbesar dari obyek kamtibmas adalah pemeluk agama, sehingga peran tokoh agama menjadi penting untuk dilibatkan baik langsung maupun tidak langsung.

Kamtibmas merupakan prasyarat penting untuk kelangsungan pembangunan, khususnya kelangsungan investasi dan dunia usaha, di mana keamanan dan ketertiban menjadi jaminan dan pertaruhan. Daerah yang mampu menjanjikan keamanan.(*/nik/red)