KUALATUNGKAL – Polemik pemenggalan mata anggaran proyek air bersih tahun 2018 semakin meruncing. Pasalnya, para Anggota DPRD Tanjabbar ternyata tak semuanya satu suara. Ada yang berpendapat, bahwa pemenggalan mata anggaran tersebut finalnya di pimpinan DPRD Tanjabbar.

Sebagaimana disampaikan Heri Juanda, anggota Pansus LKPJ DPRD Tanjabbar. Menurut Heri, adanya pemenggalan itu, tentu yang lebih dulu mengetahui adalah para pimpinan DPRD.

Kata dia, mustahil pimpinan tidak mengetahui terjadinya pemenggalan mata anggaran air bersih. “Justru finalisasi nya ada di pimpinan, apakah anggaran itu disahkan atau tidak. Yang menandatangani kan pimpinan, ” ungkap Heri Juanda yang juga anggota Panggar DPRD Tanjabbar ini.

Baca Juga : Anggaran Air Bersih Dipenggal-penggal,  Dewan Kecolongan

Heri juga tak banyak komentar soal pemenggalan anggaran air bersih ini. Dia mengaku akan mempelajari dan membuka catatan terkait penganggaran ini.

“Saya lupa, saya buka buku dulu,” ujarnya.

Yang jelas, Heri Juanda meyakini, segala anggaran yang disahkan di APBD 2018, tidak lepas dari pengetahuan unsur pimpinan.

“Ya pimpinan juga jangan buang badan masalah ini,” timpalnya lagi.

Soal pembangunan intake air bersih tahun 2017 lalu di Tebing Tinggi, Heri Juanda mengakui bahwa pekerjaan tak sesuai progress. Yang tersambung hanya 300 pelanggan, namun saat ini masih ada pekerjaan listrik di lapangan untuk mengonekkan ke pelanggan.

Dia juga menegaskan ada anggaran tambahan untuk 200 sambungan rumah pada tahun 2018. Hanya saja, Heri tak merincikan berapa besar anggaran tambahan untuk lanjutan intake Tebing Tinggi.

“Memang ada silpa pekerjaan tahun lalu, karena kontraktornya tidak menyiapkan 500 sambungan,” tambahnya lagi.

Sebelumnya, anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Tanjabbar, H Syaifuddin menyatakan,  saat dibahas di Panitia Anggaran Legislatif, tidak ada pemenggalan mata anggaran air bersih 2018 sebagaimana yang tercantum di DPA Dinas PUPR Tanjabbar.

Menurut H Udin sapaan akrabnya, awalnya total anggaran air bersih tahun anggaran 2018 sebesar Rp 97 miliar. Akhirnya dipangkas menjadi Rp 85 miliar. Sisanya Rp 12 miliar dialokasikan untuk over lay jalan dan kegiatan lainnya. Angka ini tidak termasuk penambahan instalasi air bersih dalam kota yang nilainya mencapai Rp 9,5 miliar.

Pemenggalan anggaran yang terjadi saat ini, kata dia, tanpa ada konfirmasi ke dewan. “Jelas ini namanya pembohongan. Kita dibohongi. Kok bisa begitu, kita akan hearing dengan Dinas PUPR,” ujar H Udin.

Soal intake di Tebing Tinggi, dirinya juga mengaku kecewa. Sebab, pada kunjungan Komisi III ke Tebing Tinggi beberapa waktu lalu, progress tak sesuai target. Pasalnya, intake Tebing Tinggi hanya mampu menyalurkan 300 rumah, sementara perjanjian awal di DPRD mampu menyalurkan 500 sambungan.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar kepada infotanjab.com, pekan lalu. Sebagai unsur pimpinan, dirinya tidak mengetahui kalau ada pemecahan proyek ini. Setahu dia, pada saat pembahasan paket proyek ini dibulatkan dalam satu kegiatan.

“Ya bulatlah, gak ada paket-paket (air bersih,red) pecah-pecah, kecuali perpipaan dalam kota Rp 10 miliar,” kata Jahfar dihubungi infotanjab.com, beberapa waktu lalu.

Menurut Jahfar, semestinya dalam satu item pekerjaan tidak ada pemenggalan mata anggaran. Dan hal ini juga tidak pernah dikoordinasikan ke DPRD.(*)

Editor : Andri Damanik

Baca Juga : Saat Rapat di DPRD,  Tidak Ada Pemenggalan Anggaran Air Bersih