KUALATUNGKAL –  Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tanjabbar melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Tanjabbar terus intens dalam peningkatan infrastruktur, terutama dalam perbaikan jalan dan jembatan.

Kendati pro dan kontra dari program peningkatan infrastruktur masih saja terjadi, Pemkab Tanjabbar melalui Dinas PUPR terus mendata sejumlah titik jalan yang belum tersentuh pembangunan yang dibiayai APBD.

Peningkatan jalan dan jembatan tentunya dibiayai melalui APBD dan terus mengalami peningkatan serapan anggaran setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang dihimpun infotanjab.com dari Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SIPDJD), bahwa panjang jalan kabupaten di Kabupaten Tanjabbar mengalami penambahan sesuai dengan SK terakhir Bupati Nomor 600/707/DPU/2016 tertanggal 3 Oktober 2016.  

Tahun 2016, panjang jalan kabupaten tercatat 1.265,2 Km. Pada SK sebelumnya, Nomor 600/245/DPUK/2015 tertanggal 30 September 2015, panjang jalan kabupaten tercatat 1.195,790 Kilometer. Artinya ada penambahan jalan kabupaten sekitar 69,414 Km.

Dari data yang diperoleh, pada 2016 lalu kondisi jalan tidak mantap (rusak ringan dan berat) mencapai 653,19 kilometer, dengan rincian rusak berat 155,71 kilometer dan rusak ringan 497,48 kilometer.

Ditahun tersebut, Dinas PUPR Tanjabbar berhasil menggelontorkan dana sekitar Rp 232 miliar atau setara 29,12 persen dari APBD untuk dilakukan perbaikan. Alhasil, kinerja perbaikan jalan mencapai 296,4 kilometer (49,38 persen), dengan rincian kondisi baik 14,4 persen dan kondisi sedang 30,98 persen.

Sementara ditahun 2017 ada peningkatan serapan APBD untuk perbaikan jalan baik rusak ringan ataupun rusak berat. Dari 737,8 km jalan dengan kondisi tidak mantap (501,4 kilometer rusak ringan dan 236,35 rusak berat) anggaran yang digelontorkan untuk perbaikan mencapai Rp 307,4 miliar atau setara dengan 43,15 persen dari total APBD 2017. Dengan realisasi perbaikan mencapai 307 kilometer (41,68 persen) dengan rincian 13,55 persen dalam kondisi baik dan 28,14 persen kondisi sedang.

Ditahun 2018, serapan APBD untuk perbaikan jalan mencapai Rp 327,9 miliar meningkat dari tahun sebelumnya atau setara 12,72 persen dari APBD 2018.

Dari dana yang dialokasikan tersebut, perbaikan jalan mencapai 43 persen dari 721 kilometer jalan rusak ditahun 2018, yakni kondisi rusak ringan 499,9 km dan 221,181 rusak berat. Realisasi perbaikan sekitar 310 kilometer dengan rincian kondisi baik 13,9 persen dan kondisi sedang 29,1 persen.

Kepala Dinas PUPR Tanjabbar Ir Andi Achmad Nuzul melalui Kabid Bina Marga Arif Sambudi ST mengatakan, setiap tahun jalan kabupaten yang pemeliharaanya dibiayai APBD tetap mengalami kerusakan.

Kerusakan bisa saja akibat kondisi alam dan tingginya tonase kendaraan yang melintas di jalan-jalan kabupaten.

Untuk menjaga jalan kabupaten, pihaknya berharap kepada pengguna jalan untuk sama-sama memelihara jalan kabupaten, dan menyesuakan tonase dengan ketahanan jalan.

Jalan Strategis Provinsi

Tak hanya jalan kabupaten, Dinas PUPR Tanjabbar juga tetap memantau jalan strategis provinsi, yang biaya pemeliharaannya masih dibebankan ke kabupaten.

Jalan strategis provinsi ini sewaktu-waktu bisa dinaikkan statusnya ke jalan provinsi, jika ada persetujuan dari Bupati.

Kepala Dinas PUPR Tanjabbar Ir Andi Achmad Nuzul melalui Kabid Bina Marga Arif Sambudi ST mengatakan, jalan strategis provinsi yang beberapa tahun terakhir mendapat penanganan intens dari kabupaten adalah Jalan Lingkar Roro ke Semau dan jalan lingkar Serdang – Sei Gebar dan Mendahara.

Jalan strategis ini, kata Arif, masih dibiayai melalui APBD. “Tergantung Bupati, apakah nanti jalan ini akan dinaikkan statusnya ke provinsi, tentu ada kajian lagi. Sementara ini masih dibiayai APBD untuk perbaikan dan pemeliharaanya,” ujar dia.

Sementara itu, ada juga Jalan Provinsi yang turun kelas menjadi jalan strategis provinsi. Yang tadinya dibiayai APBD Provinsi kini menjadi tanggungjawab kabupaten.

Jalan yang dimaksud adalah jalan di SP IV Merlung menuju perbatasan Tebo (Sengeti Gedang,red). Kata Arif, jalan ini sekarang menjadi tanggungjawab Dinas PUPR Tanjabbar dalam pemeliharaanya.

Dia tidak merincikan alasan kenapa jalan ini turun status dari jalan provinsi menjadi jalan strategis.

Bagaimana dengan perbaikan jalan provinsi yang terkesan dibiarkan oleh Provinsi? Kadis PUPR melalui Kabid Bina Marga Arif Sambudi menjelaskan, tetap melakukan koordinasi dengan Pemprov Jambi dalam hal ini dinas terkait.

Jika sebatas tambal sulam, pihaknya bisa melakukan penutupan jalan berlubang yang dianggap membahayakan pengguna jalan. “Seperti di jalan provinsi yang berada di sekitaran pembengis dan Sungai Saren, sempat kita lakukan tambal sulam, dan itu tetap koordinasi ke provinsi beberapa waktu lalu. Tapi ada juga Jalan Provinsi di Teluk Nilau, ketika kita mau perbaiki, pihak provinsi melarangnya karena sudah dianggarkan, khawatir tumpang tindih,” ujar pria asal Jawa Tengah ini.

Sisa 38 Jembatan

Pemerintah Kabupaten Tanjabbar melalui Dinas PUPR Tanjabbar menargetkan pembangunan 220 jembatan kontruksi baja beton dan baja ringan dalam lima tahun (2016-2021).

Dari data yang dihimpun, pada tahun ini tersisa 38 jembatan yang akan dibangun dalam empat kali penganggaran.

Kepala Dinas PUPR Tanjabbar Ir Andi Achmad Nuzul melalui Kabid Bina Marga Dinas PUPR Arif Sambudi ST membenarkan data ini.

Pihaknya optmis, dalam empat kali penganggaran 38 jembatan yang tersisa, tuntas dibangun. Dia merincikan, sekitar Rp 205 miliar anggaran yang akan digelontorkan untuk pembangunan jembatan beton dan baja tersebut.

“Kita optimis dalam empat kali penganggaran lagi (tahun 2019 dan 2020) 38 jembatan ini akan selesai dibangun. Progres ini bagian dari RPJMD Bupati, untuk pembangunan infrastruktur jembatan, untuk mengakses daerah-daerah terisolir,” ujar Arif kepada infotanjab.com, baru-baru ini.(***)

Editor: It Redaksi