MUARO JAMBI (halosumatera.com) – Kasus dugaan korupsi dana desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, tahun 2019 sudah naik ke tahap penyidikan, di Kejaksaan Negeri Muarojambi per 13 Oktober 2020. Hanya saja, jaksa belum menetapkan tersangka dari kasus ini.

Terkait kasus dugaan korupsi ini, halosumetera.com mencoba melakukan penelusuran langsung ke Desa Seponjen pada Kamis 22 Oktober 2020.

Salah seorang sumber terpercaya menuturkan, bahwa dugaan korupsi di desa Seponjen pada tahun 2019 itu terjadi pada kepemimpinan Penjabat Sementara (Pjs) Desa Seponjen Rodi Nurmansyah.

Saat itu yang menjabat sebagai bendahara Desa adalah Budiman, yakni Kepala Desa Seponjen defenitif saat ini.

"Itu dimasa Pjs Datuk Rodi Nurmansyah. Bendaharanya Budiman, yang Sekarang menjabat kades,"ujar sumber yang identitasnya sengaja dirahasiakan.

Jembatan Fiktif di RT 03

(lokasi Jembatan yang diduga Fiktif di RT 03, Dusun II, Desa Seponjen)

Kepada halosumatera.com sumber juga membeberkan dan menunjukkan langsung lokasi jembatan fiktif yang berada di RT 03 Dusun II (dua), Desa Seponjen tersebut.

Dilokasi Jembatan yang fiktif ini tampak berdiri Jembatan semi permanen (terbuat dari kayu) yang sudah tampak usang. Jembatan yang seharusnya dibangun permanen tersebut merupakan akses menuju salah satu tempat pemakaman umum di Desa Seponjen.

"Yang fiktif di RT 03, pembangunannya tidak ada, tapi uangnya habis. Dana yang telah ditarik itu kalau saya tidak salah sekitar 70 jutaan. Waktu itu Budiman masih bendahara,"ungkapnya.

Sementara itu, sumber juga membenarkan adanya pembangunan Jembatan oleh Pemerintah Desa Seponjen yang berada di RT 06, Dusun IV (empat), Desa Seponjen tahun 2019.

Meski fisiknya ada, namun kondisi bangunan jembatan tersebut tampak dibangun dengan asal-asalan. Pengamatan di lokasi, jembatan yang berada percis di depan Kantor Desa Seponjen ini jarang dilalui warga.

(Jembatan Asal Jadi di Desa Seponjen)

Kondisi oprit jembatan tampak curam, besi cor dibagian tiang juga masih tampak menganga ke permukaan, sehingga dapat membahayakan warga yang melintasi jembatan tersebut.

"Kalau di RT 06 dusun empat ini Jembatannya ada, inilah Jembatannya. Lihat sendirilah pak bangunannya, tidak sesuai,"kata Sumber.

Rumah Kades Terkunci Rapat

Rumah Kepala Desa Seponjen, Budiman tampak sepi saat halosumatera.com mengunjunginya pada Kamis 22 Oktober 2020 sore.

Rumah cat hijau yang bagian atasnya terdapat sarang burung walet itu terlihat terkunci rapat, tak satupun terlihat orang di kediaman kepala Desa Seponjen tersebut.

Juga di kantor Desa Seponjen, sang Kades muda itu tak terlihat. Hingga berita ini dipublis, Budiman yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Desa belum berhasil dikonfirmasi, pesan WhatsApp yang dilayangkanpun tak mendapat jawaban, begitu pun juga dengan telepon seluler nya, meski bernada aktif namun tak diangkat.

Sementara itu, Rodi Nurmansyah sang Pjs kades Seponjen juga belum berhasil dikonfirmasi. Pesan singkat yang dilayangkan tak mendapat jawaban, begitu juga dengan telepon selulernya, meski bernada aktif namun tak kunjung menjawab panggilan.

Ditangani Pemkab

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Muaro Jambi membenarkan bahwa kasus dugaan korupsi Dana Desa Seponjen tahun 2019 itu terjadi di era kepemimpinan Pjs Rodi Firmansyah dan Bendahara Budiman.

"Pjs nya Rodi. Waktu itu awalnya bendaharanya Budiman, karena waktu itu dia (Budiman,red) calon kades dia menetapkan penggantinya (pengganti bendahara Desa),"kata Kepala Dinas PMD Muaro Jambi, Raden Nazmi saat dikonfirmasi halosumatera.com via seluler, Jumat (24/10/20).

Raden Nazmi menerangkan, kasus dugaan Korupsi Dana Desa Seponjen tahun 2019 ini telah diserahkan oleh pihaknya kepada pihak Inspektorat Muaro Jambi dan Kejari Sengeti.

Raden Nazmi berujar, sebelum masuk ke ranah hukum, pihaknya sudah berulangkali melakukan pembinaan terhadap Pjs Rodi Nurmansyah, namun tak pernah diindahkan. "Kami sudah melakukan pembinaan berkali-kali. Itukan hasil monitoring kami,"tandasnya.

Kepala Inspektorat Muaro Jambi, Budi Hartono saat dijumpai di Kantornya, Jumat (23/10/20) pagi menerangkan, auditor Inspektorat telah menangkap seluruh persoalan yang terjadi di desa Seponjen tersebut. Inspektorat juga telah turun ke lokasi dan melakukan audit.

Saat ini Inspektorat Muaro Jambi telah menyerahkan hasil audit yang ada ke pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi.

"Hasil audit nya sudah kita serahkan ke Kejari. Ada dugaan penyimpangan disitu. Persoalan untuk mendalami siapa yang telribat adalah kewenangan dari pihak Kejari,"ungkap Budi Hartono.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tengah membidik kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) di Desa Seponjen Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muarojambi. Bahkan, informasinya, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak 13 Oktober 2020 lalu.

Hal ini dibenarkan oleh Kasi Intel Kejari Muarojambi Anggi Anggala T, Rabu (21/10/20).  Kasus ini berawal dari laporan dan aduan masyarakat tentang dugaan pekerjaan fiktif yang bersumber dari DD di desa tempat kelahiran Bupati Muarojambi tersebut.

Kejaripun melakukan penyelidikan selama beberapa bulan terakhir. Beberapa saksi dipanggil guna dimintai keterangan termasuk meminta audit dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Muarojambi.

Hasil audit yang diterima jaksa, ditemukan adanya kerugian negara. Estimasinya mencapai setengah milliar rupiah. Jumlah estimasi kerugian tersebut bisa saja bertambah, jika disandingkan dengan hasil audit nilai fisik dari Dinas PU.(*/eko/nik)

Editor: Andri Damanik